2019, PDAM Luwu Timur Pasang 4.500 Meteran Air

  • Whatsapp

INPUTRAKYAT_LUTIM,–Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Luwu Timur memasang 4.500 meteran air.

Rinciannya, 4000 sambungan rumah (SR) bagi kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 500 unit untuk pemasangan reguler atau bertarif normal.

Ke 4500 SR tersebut tersebar di 9 Kecamatan se Lutim yakni, Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana, Kalaena, Angkona, Malili dan Wasuponda.

Sambungan rumah ini merupakan program hibah air minum dari Kementerian PUPR bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan RI.

Program tersebut menelan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 senilai Rp 15 Milyar.

Plt. Direktur PDAM Luwu Timur, Saiful mengatakan, bahwa kegiatan tersebut sudah kami rampungkan di tahun kemarin, ungkapnya kepada InputRakyat.co.id, Sabtu (04/01/19).

“Luwu Timur mendapatkan program dari Kementerian sekitar 4500 sambungan rumah (SR),” ujarnya lagi.

Menurutnya, program ini merupakan hibah dari Kementerian ke Pemerintah Daerah. Sementara dari Pemerintah Daerah ke PDAM Luwu Timur sifatnya penyertaan modal.

Adapun pembayaran pemasangan dari masyarakat sekitar Rp 300 ribu itu sudah diatur dalam juknis program tersebut sebagaimana tertera pada lampiran huruf C.

Yakni kata dia, bersedia membayar biaya pemasangan SR sesuai dengan yang ditetapkan PDAM, dengan ketentuan besarnya lebih rendah dari pada biaya pemasangan SR reguler.

“Hal itu menjadi landasan kami (PDAM) untuk menetapkan besaran nilai tersebut yang akan dimasukkan sebagai pendapatan perusahaan serta dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban PDAM ke Pemda,” bebernya.

Lanjutnya, untuk item pekerjaan program ini diantaranya pemasangan 4500 meteran air atau SR, pembuatan jaringan tersier diameter 4, 3, 2 dan 1 inch sepanjang 90 km.

Untuk program tahun 2020, kami kembali mengusulkan ke Kementerian sekitar 4.500 SR. Untuk mendukung hal itu, harus ditopang dengan Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal.

“Saat ini masih dalam tahap pembahasan Perda tersebut ditingkat daerah,” terang Saiful.

Ketika Perda tersebut rampung tambahnya, maka Kementerian akan menurunkan program tersebut sesuai dengan usulan kami dan saya berharap hal ini bisa terealisasi nantinya.

Liputan: Amk | Editor: Redaksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *