oleh

Bawaslu Sosialisasi Penerapan Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016

INPUTRAKYAT_LUTIM,–Bupati Luwu Timur, HM Thoriq Husler menghadiri sosialisasi Penerapan Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur. Sosialisasi itu dilakukan di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Kamis (13/02/2020).

Sosialisasi dibuka langsung oleh Ketua Bawaslu Luwu Timur, Rahman Atja dengan narasumber Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Azry Yusuf. Kedatangan Bupati juga didampingi Asisten, Staf Ahli dan beberapa Kepala OPD Lingkup Pemkab Luwu Timur serta insan pers.

Bupati Luwu Timur, HM Thoriq Husler memberi apresiasi langkah yang dilakukan Bawaslu Luwu Timur dalam rangka menciptakan suasana Pilkada yang aman dan kondusif. Menurutnya dengan memahami regulasi dengan baik akan mendorong pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan lancar.

Disisi lain, kata Husler, sosialisasi ini juga sangat penting baik sebagai Kepala Daerah saat ini maupun sebagai bakal calon peserta Pilkada nantinya. “kita berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini tapi terus dilakukan utamanya untuk para ASN, agar kita semua mendapatkan gambaran tentang hal-hal mana saja yang bisa dilakukan sesuai regulasi dan hal-hal lainnya yang tidak boleh dilakukan” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Luwu Timur, Rahman Atja juga mengatakan bahwa tanggal 24 Februari 2020 mendatang akan kembali dilakukan sosialisasi terkait netralitas ASN. Pada sosialisasi itu akan menghadirkan narasumber diantaranya dari KASN, Bawaslu Sulsel, Pihak Akademisi hingga DKPP.

Dalam sosialisasi itu, Bawaslu Sulsel Azry Yusuf menjelaskan pasal 71 UU nomor 10 tahun 2016 sebagai berikut:

(1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

(3) Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat gubernur atau penjabat bupati walikota.

(5) Dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

(6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Liputan: Hms/Ikp | Editor: Redaksi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *