oleh

Lahan Eks Kawasan Didesa Popalia, Belum Bisa Disertifikatkan

INPUTRAKYATKOLAKA,– Meski sebagaian besar hamparan lahan eks kawasan milik masyarakat di Desa Petudua, Desa Tanggetada dan di Desa Lalonggolosua serta di Desa Palawai Kecamatan Tanggetada, telah di keluarkan sertifikat atau Rencana Sertifikat (Redis) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Namun sertifikat, untuk lahan eks kawasan yang seluas kurang lebih 400 Ha di di Desa Popalia dan eks kawasan di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggeatada,belum bisa di terbitkan.

Hal tersebut di benarkan oleh Kepala Badan Pemerintahan Kolaka, Arifin Jamal menyatakan jika sertifikat lahan eks kawasan yang berada di Desa Popalia dan Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada, belum bisa di terbitkan, di karenakan Kepala Desa atau Lurahnya belum melakukan pengusulan data rencana sertifikat di lahan eks kawasan tersebut.

“Soal proses sertifikat lahan masyarakat dalam eks kawasan itu, Pemda Kolaka hanya sebatas mendukung, namun sebelum di lakukan peneyertifikatan oleh BPN, usulan sertifikat yang di lakukan Kades atau Lurah tersebut, harus melalui Pemerintah Daerah setelah itu Pemda berkoordinasi dengan BPN untuk di terbitkan sertifikat itu”, Terangnya

Lanjut Arifin menuturkan, bahwa sejak 2014 silam hingga saat ini, Kades Popalia maupun Lurah Anaiwoi, belum pernah mengusulkan data masyarakat kepemilikan terkait rencana sertifikat (Redis) kepada Pemeda Kolaka.

“Dalam area eks kawasan di Kecamatan Tanggetada itu, semua masyarakat sudah terbit sertifikanya, yaitu Desa Tanggetada, Desa Lalonggolosua dan Desa Petudua serta Desa Palawai, terkecuali Desa Popali dan Kelurahan Anaiwoi itu belum bisa, karena Pak Desa atau Lurahnya sampai saat ini belum mengusulkan data kepemilikan masyarakatnya”, Ungkapnya.

Arifin juga menuturkan, jika selain belum di lakukannya pengusulan setifikat oleh Kepala Desa, lahan eks kawasan di Desa Popalia tersebut, hingga saat ini masih terus dalam sengketa antar kelompok masyarakat.

“Lahan lahan di situ juga masih banyak masalah sengketa, yang mana masyarakatnya sampai hari ini, masih saling klaim atau saling gugat soal kepemilikan lahan, sehingga menjadi salah satu hambatan dalam pendataan rencana sertifikat”, Tutup Arifin Jamal.

Laporan : Okyl

Editor : Amk

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *