Rendahnya Harga Garam, Problem dan Solusi KPPU

  • Whatsapp

INPUTRAKYAT_MAKASSAR, — Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan Saran dan Pertimbangan sebagai hasil Kajian atas Kebijakan Industri Garam di Indonesia.

Hal tersebut dikarenakan harga garam yang akhir-akhir ini kian rendah. Berdasarkan kajian KPPU tahun 2019 ini, setidaknya ada 3 problem utama mengapa harga garam sangat rendah.

Guntur Syahputra Saragih, Komisioner KPPU RI, mengatakan, problem pertama adalah melimpahnya hasil produksi garam di tahun 2019 tetapi hanya sebagian yang terserap pasar.

“ditengah pasokan garam petambak yang melimpah, justru dilakukan impor dalam jumlah besar (tergambar dari peningkatan jumlah impor sebesar 6% di tahun 2020). Lalu belum adanya solusi agar garam petambak dapat menjadi subtitusi garam impor,” ujar Guntur di kantor KPPU Makassar, Jl.Uripn Sumoharjo, KM. 4, Jumat 7 Februari 2020.

Terhadap kondisi tersebut, KPPU memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah sebagai berikut Pencegahan perembesan garam industri melalui pengendalian importasi, yaitu pengajuan kebutuhan oleh industri pengguna dan bukan oleh importir yang kemudian hanya boleh didistribusikan kepada industri pengguna tersebut.

Pemberian prioritas kepada garam petani dalam memenuhi pasar dan peningkatan daya saing yang dapat dilakukan melalui Perbaikan akurasi data neraca garam nasional agar dapat dipastikan kebutuhan garam industri tertentu dapat dipenuhi garam petani secara optimal.

Sedang untuk jangka menengah, Pemerintah perlu mengembangkan program peningkatan kualitas dan daya saing garam petani; mengembangkan sistem resi gudang garam;
pemberian insentif kepada industri pengolah garam yang mampu menghasilkan garam industri dari bahan baku garam petani.

Serta untuk jangka panjang, pengembangan industri dapat diarahkan kepada upaya terciptanya berbagai model/teknologi pengolahan garam dan ekstensifikasi tambak garam di lokasi yang tepat
Dalam rangka perbaikan tata niaga garam industri.

Hal tersebut diatas dapat dilakukan melalui Perluasan pengecualian jenis industri yang dapat melakukan impor langsung (tidak terbatas pada industri klor alkali, farmasi dan kosmetik); Pelaksanaan mekanisme competition for the market, melalui lelang, tender, beauty contest, atau seleksi lainnya untuk menetapkan importir yang akan mengimpor garam industri.

Sementara itu, terkait rendahnya harga pembelian garam petani dan tingginya harga garam konsumsi di tingkat pengecer dapat dilakukan dengan memasukkan garam sebagai bagian dari bahan pokok penting (Bapokting) yang diatur Pemerintah, sehingga harga acuan garam di tingkat petani dan harga eceran tertinggi di konsumen dapat ditetapkan.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *