oleh

Sarkawi A. Hamid: Perda Tata Ruang Ruang Perlu Ditinjau Ulang

INPUTRAKYAT_LUTIM,–DPRD Luwu Timur telah menyelesaikan seluruh alat kelengkapannya, salah satu alat kelengkapan yang strategis adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Disingkat Bapemperda.

Alat Kelengkapan ini dulu dikenal sebagai Badan Legislasi Daerah yang salah satu fungsi dan wewenangnya adalah mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah bersama pemerintah untuk selanjutnya ditetapkan dan dimasukkan dalam program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Luwu Timur.

Disamping itu Badan ini juga berwenang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda dan sekaligus memberi saran dan masukan ke pemerintah untuk penyempurnaan produk hukum daerah.

Saat dikonfirmasi Ketua Bapemperda terpilih HM. Sarkawi A. Hamid, Politisi senior dari Fraksi Gerindra ini menuturkan, bahwa langkah pertama yang dilakukan tentunya akan menyamakan persepsi tentang tugas dan wewenang Bapemperda dengan seluruh anggota berjumlahnya 9 orang karena cara kerja DPRD itu, sifatnya kolektif, kolegial sehingga semua harus memahami, ungkapnya, Rabu (09/10/19).

Lanjut mantan Ketua Komisi 1 yang kini ditugaskan oleh fraksinya di Komisi II ini mengatakan, hal yang saya anggap perlu ditinjau ulang untuk direvisi adalah perda No. 7 tahun 2011 tentang Rencana Tataruang Luwu Timur 2011-2031.

Menurutnya, Perda tata ruang itu dimungkinkan untuk direvisi 1 kali dalam 5 tahun bahkan jika ada hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan kebijakan Nasional dan Regional boleh lebih dari satu kali kita tinjau.

“Nah Perda tata ruang Lutim ini sejak 2011 hingga sekarang belum pernah kita menyesuaikan padahal disatu sisi perubahan tata ruang Provinsi telah dirubah khususnya menyangkut pengalihan sebagian fungsi hutan menjadi Areal Pemukiman Lain (APL) dimana Lutim masuk didalamnya sebagai satu kawasan yang bukan Hutan konservasi lagi.

Lanjutnya, Perda ini harus menjadi dasar pijakan terhadap seluruh rencana pembangunan Daerah. DPRD perlu mengingatkan pemerintah daerah untuk taat azas atas apa yang telah menjadi ketentuan dalam peraturan daerah tersebut.

Salah satunya dalam Perda itu kata Sarkawi, menunjuk ada 3 zona wilayah di Kabupaten Luwu Timur, yakni Malili menjadi kawasan pusat pemerintahan dan pelayanan publik, kemudian Tarengge dan sekitarnya menjadi pusat perekonomian dan jasa yang ditandai dengan hadirnya Terminal yang refresentatif type A, kemudian Lampia sebagai pusat kawasan Industri dan jasa perhubungan laut.

“Semua ini harus menjadi rujukan kita dalam melakukan perencanaan. Jangan asal membangun saja,” tandasnya.

Disamping itu, hal ini harus menyesuaikan dengan kondisi tata ruang kita. Sarkawi berjanji akan mempertanyakan hal ini dalam Rapat Kerja Bapemperda dengan mitranya pada kesempatan pertama.

Hal lain yang juga disampaikan oleh mantan ketua DPRD periode 2009-2013 ini, yakni tentang masih banyaknya Perda yang sepertinya lumpuh tak berjalan. Dari hasil evaluasi dan monitoring kami bahwa ternyata masih puluhan Perda yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan DPRD sebelumnya, baik itu usulan pemerintah maupun usul hak inisiatif DPRD yang belum ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup). “Nah ini yang saya bilang Perda lumpuh, tidak bisa berjalan efektif,” tambahnya.

Liputan: Amk | Editor: Redaksi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *