Spanduk IBAS Bakal Dicopot, Satpol PP Lutim Dinilai Tebang Pilih

  • Whatsapp

INPUTRAKYAT_LUTIM,–Satpol PP Luwu Timur dinilai tebang pilih. Pasalnya, Perda nomor 9 tahun 2014 hanya diterapkan bagi spanduk Irwan Bachri Syam (IBAS) yang terbentang di Jembatan Malili.

Perlakuan tersebut dianggap tidak adil. Hal tersebut diungkapkan warga Malili, Nur Alam kepada InputRakyat.co.id, Senin (17/02/2020).

Menurutnya, kalau mengacu pada Perda nomor 9 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, apakah seluruh baliho yang terpasang tidak melanggar aturan?.

Satpol PP selaku penegak Perda sebaiknya banyak-banyak membaca aturan, dan bahkan terkesan mengabaikan Perda nomor 1 tahun 2016 tentang penyelenggaraan reklame.

Dimana dalam Perda itu mengatur mengenai tempat dan ukuran pada reklame permanen dan non permanen atau insidentil.

Dimaksud reklame permanen yakni reklame yang dipasang di rempat-tempat yang sudah ditetapkan dalam kondisi paten dengan tiang penyangga yang terbuat dari besi atau beton dalam masa pemasangannya cukup lama.

Untuk reklame non permanen berupa baliho, stiker dan poster, juga diatur mengenai tempat serta ukuran, dan memiliki tiang penyangga berupa kayu, dengan jangka waktu pemasangan singkat atau dalam sekali penyelenggara acara, jelas Alam.

“Nah, dimana letak pelanggarannya?, Dalam Perda tersebut jelas diatur, bahwa setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis ke pemerintah daerah sebelum pemasangan reklame,” terangnya.

Setelah mendapat izin dari pemerintah daerah, maka reklame tersebut akan dikenakan retribusi sebagai penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh sebab itu, dari seluruh baliho dan sejenisnya yang sudah terpasang di Luwu Timur apakah sudah mengantongi izin? Dan saya bisa buktikan bahwa belum yang mengantongi izin, tandas Alam.

Ketika belum ada yang mengantongi izin pemasangan baliho, stiker dan lain-lain tentu terjadi kerugian negara, karena tidak dilaksanakannya pungutan retribusi sesuai perintah Perda.

Sehingga tim pengawas reklame (TPR) yang terdiri dari DPKD, Tarkim, Satpol PP, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Kantor Camat wajib menerapkan Perda ini dengan mencopot seluruh reklame, sebutnya.

Selain itu, PPNS juga berkewajiban untuk melaksanakan penyidikan dengan memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polri sebagaimana diatur dalam UU Hukum Pidana, paparnya.

“Saya yakin dengan menerapkan Perda ini tentu pihak IBAS akan menurunkan sejumlah balihonya secara sadar dan tanpa paksaan,” ucapnya.

Melakukan penertiban dengan mendasarkan pada Perda adalah merupakan tindakan yang benar. Namun apabila penertiban didasarkan pada like and dislike maka penertiban tersebut dalam teori hukum disebut hukum sebagai alat kejahatan (law as a tool of crime), ujarnya.

Namun ketika pandangan ini diduga berdasarkan perintah dari pemangku kepentingan atau petinggi pemerintah daerah Lutim terhadap lembaga penegak perda (SATPOL PP) untuk menertibkan tentu sangat ironis dan sangat terkesan tebang pilih.

Selain itu kata dia, mengenai adanya polarisasi hukum dijadikan alat kejahatan adalah secara mutatis mutandis Satpol PP disatu sisi benar dalam penegakkan Perda, namun disisi lain Satpol PP dengan sendirinya menjadi lambang yang melakukan pelanggaran itu sendiri, sebab dengan melaksanakan perintah penertiban dan membiarkan yang lain tetap terpasang maka dengan demikian dapat disimpulkan perintah tersebut merupakan tindakan yang mengangkangi Perda.

“Singkatnya, disatu sisi melaksanakan Perda dan disisi lain mengangkangi Perda karena adanya like in this like, dengan dibuktikan adanya baliho yang tidak diperintahkan untuk ditertibkan maka besar kemungkinan akan berafiliasi dengan pembuat perintah,” kuncinya.

Liputan: Amk | Editor: Redaksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *