INPUTRAKYAT_PALOPO,–Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Palopo membahas penyusunan regulasi pendukung penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) melalui Focus Group Discussion (FGD). Rabu, 30 Januari 2019.
Kepala DPM PTPS Palopo, Farid Kasim dalam laporannya menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan diperlukan sistem terpadu dan terintegrasi.
Menurutnya, pelayanan terpadu menuju pelayanan satu pintu tidak hanya melayani soal perizinan. Melainkan meliputi seluruh layanan administrasi lainnya, seperti akte kelahiran dan surat-surat kependudukan.
“Seluruh jenis pelayanan, mulai dari pengurusan izin dan surat-surat dari berbagai urusan kementrian, lembaga, pemerintah daerah,BUMN,” ujarnya
Ia juga mengatakan pada diskusi kali ini banyak hal yang disepakati sebagai langkah terencana, seperti rencana strategis pelayanan dan satu atap dengan instansi vertikal.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Palopo, Rahmat Masri Bandaso menyebutkan, indikator terpenting dalam pelayanan yakni mudah terjangkau, cepat, aman dan nyaman.
“Terkait rencana penyatuan seluruh layanan baik izin maupun kependudukan, saat ini kita perlu lakukan pengintegrasian pelayanan publik pada MPP agar dipersiapkan dan bisa jadi percontohan di Sulsel,” terangnya.
“Dalam suatu pelayanan perlu juga kita siapkan tempat khusus kepada penyandang bisabilitas dan tempat bagi para perokok,” pungkasnya.
Liputan: Rk | Editor: Amk.
