INPUTRAKYAT_LUTIM,–Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mendistribusikan sejumlah sembako ke warga yang terdaftar sebagai ODP dan PDP corona, Rabu (22/04/2020).
Diketahui, bantuan sembako tersebut bersumber dari Pemprov Sulsel, sebagai bentuk kepedulian terhadap warganya dalam menghadapi musibah ini.
Posko perjuangan rakyat (Pospera) Luwu Timur mengapresiasi langkah Pemprov Sulsel hadir ditengah kesusahan warganya.
“Kami warga Luwu Timur mengucapkan banyak terimakasih ke Pemprov atas kepeduliannya terhadap warga,” ucap Awaluddin selaku Sekjen Pospera Lutim.
Tak sampai disitu, Ia juga menyayangkan pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur yang sampai saat ini belum terlihat mendistribusikan sembako ke masyarakat.
“Pemprov sudah bantu kita, terus Pemda Lutim kapan?,” tandas Awal yang berdomisi di Desa Baruga.
Menurutnya, saya melihat bantuan yang akan turun nantinya seperti BLT dan dua program lainnya yakni PKH serta Rastra, semuanya bersumber dari pusat.
Sementara Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Desa juga merupakan bantuan pusat, dimana Dana Desa yang akan digelontorkan ke warga merupakan anggaran Kementerian Desa bukan dari ADD yang bersumber dari Pemda.
“Nah’ kalau seperti ini gambarannya, kapan Pemkab Lutim mengalokasikan anggarannya untuk masyarakat, sementara yang saya lihat Pemda hanya intens membagikan masker,” tandasnya.
Lanjutnya, perlu dipahami bahwa di luar sana banyak warga berpenghasilan tidak menentu atau tidak memiliki mata pencaharian tetap yang mengharapkan uluran tangan, baik berupa sembako maupun dana.
“Namun selama wabah virus corona sampai hari ini, yang tampak intens menyalurkan sembako ke masyarakat adalah Polri, TNI dan Ormas,” sentilnya.
Maka dari itu, tidak bisakah Pemda segera mungkin menindaklanjuti intruksi dari pemerintah pusat dalam hal penanggulangan pandemi corona, karena ini merupakan darurat bencana.
Selain bantuan sembako dan dana, banyak hal kebijakan yang bisa diambil Pemda disituasi pandemi ini, salah satunya menggratiskan tagihan PDAM bagi pra sejahtera seperti di daerah lain.
“Hal-hal inilah yang disebut kebijakan publik dengan melihat situasi yang darurat,” kuncinya.
Liputan: Amk | Editor: Redaksi.
