INPUTRAKYAT_LUTIM,–Kantor Satpol PP, Damkar dan Linmas Luwu Timur melakukan perekrutan tenaga Satpol PP dan Damkar sebanyak 56 orang.
Ke 56 orang ini merupakan tenaga pengganti dari petugas Damkar dan Satpol PP yang diberhentikan kerja secara sepihak.
Menilai hal itu, Ketua Pospera Luwu Timur, Erwin R Sandi mengatakan, kalau langkah yang dilakukan pihak Kantor Satpol PP, Damkar dan Linmas itu sangat tidak menghargai DPRD.
“Seharusnya tindakan tersebut diketahui DPRD khususnya di Komisi I, ini malah langkah yang dilakukan terkesan tertutup,” tandas Erwin, Sabtu (22/05/2021).
Buktinya anggota Komisi I, I Made Sariana berang ketika mengetahui kegiatan tersebut, dan bahkan tidak mengindahkan pernyataan wakil ketua I DPRD, sambungnya lagi.
“Nah’ kalau bgitu ini sama halnya menyampingkan hadirnya DPRD sebagai lembaga pengawasan, legislasi dan penganggaran,” terangnya.
Mirisnya lagi kata dia, Kantor Satpol PP, Damkar dan Linmas tidak pernah membuka rekrutmen di publik, kok’ tiba-tiba melakukan pelatihan dan menyerahkan surat perjanjian kerja (SPK) status upah jasa.
“Enak betul sekarang orang menjadi upah jasa, hanya karena dekat dengan penguasa semua menjadi mudah, sementara diluar sana masih banyak yang masih berstatus sukarela dan bahkan sudah mengabdi lima tahun bahkan lebih tapi tidak pernah dipertimbangkan,” ujarnya.
Ditegaskan lagi, kalau begini sistem pemerintahan bagaimana bisa berjalan dengan baik, sementara lintas koordinasi antara DPRD dengan OPD saja tidak dilakukan, tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Timur, I Made Sariana berang saat mengetahui ada kegiatan rekrutmen yang dilakukan Satpol PP, Damkar dan Linmas Lutim.
“Bisanya mereka lakukan seperti itu, dan tidak pernah ada laporan ke Komisi I,” kata I Made Sariana, politisi Demokrat.
Lanjutnya, ini sama halnya tidak menghiraukan himbauan Wakil Ketua I DPRD, HM Siddiq BM, padahal kemarin kami sudah sampaikan ke dinas terkait,” ujarnya lagi.
“Persoalan ini saya akan segera sampaikan ke pak Siddiq, dan segera menghearing dinas tersebut,” tandas Made.
Bahkan sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Lutim, HM Siddiq sudah menghembuskan sinyal kalau persoalan nasib tenaga upah jasa di Lutim aman.
“Sudah selesai mi’ tadi. Insya Allah upah jasa aman,” tulis Wakil Ketua I DPRD Lutim, HM Siddiq BM dalam percakapan disalah satu grub WhatsApp baru-baru ini.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan dari pihak Kantor Satpol PP, Damkar dan Linmas Lutim.
Kabid Damkar, Burhanuddin dikonfirmasi via pesan WhatsAppnya sedang dalam posisi off line.
Sementara Kasatpol PP, Damkar dan Linmas, Indra Fauwzi juga belum memberikan jawaban saat dihubungi melalui pesan selulernya.
Liputan: Amk | Editor: Redaksi.
