MALILI — Juru bicara Fraksi PAN DPRD Luwu Timur, Firman Udding, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar dokumen administratif, tetapi instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (21/11/2025).
Menurut Firman, setiap kebijakan anggaran harus tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan dasar warga. Fraksi PAN memetakan tujuh fokus utama dalam penyusunan APBD 2026, antara lain pendidikan, kesehatan, penguatan sumber daya manusia, dan transformasi digital.
“Masih ditemukan ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan terbatas, dan layanan rujukan yang belum merata di beberapa kecamatan,” ujar Firman, menekankan tantangan strategis yang harus diantisipasi dalam penyusunan APBD mendatang.
Dalam sektor ekonomi, Fraksi PAN menyoroti tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pertambangan. Untuk itu, PAN mendorong penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pelatihan vokasi, akses pembiayaan, serta pemasaran digital agar ekonomi lokal lebih mandiri dan berkelanjutan.
Sejumlah proyek pembangunan daerah juga mendapat perhatian, seperti pembangunan gedung Badan Keuangan Daerah. Firman menilai pengalihan sementara anggaran diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah pada tahun ini.
Fasilitas publik juga menjadi sorotan. Pompa pipanisasi di Pongkeru disebut belum berfungsi optimal, padahal berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Semua masukan Fraksi PAN bertujuan agar anggaran tidak hanya sesuai aturan, tetapi berdampak nyata bagi warga,” tegas Firman. Ia menambahkan, Fraksi PAN menerima seluruh Ranperda untuk ditetapkan menjadi Perda, dengan harapan kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Luwu Timur.
