MALILI — Fraksi-fraksi DPRD Luwu Timur menyampaikan pendapat akhir terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) prioritas dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Jumat (21/11/2025). Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, yang secara langsung mendengarkan pandangan konstruktif dari masing-masing fraksi.
Lima Ranperda yang dibahas dinilai memiliki posisi strategis dalam mendukung arah pembangunan daerah. Ranperda tersebut meliputi Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah, Ranperda penambahan penyertaan modal daerah pada PT Luwu Timur Gemilang, serta revisi Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa dan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Selain itu, satu Ranperda lainnya diarahkan untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah sebagai upaya mendorong daya saing dan kemajuan pembangunan berbasis pengetahuan.
Setiap Ranperda tersebut dianggap berkaitan langsung dengan efektivitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan desa, hingga penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Oleh karena itu, regulasi yang disusun diharapkan menjadi fondasi bagi pembangunan Luwu Timur yang lebih terarah, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pandangan umum fraksi disampaikan oleh para juru bicara, yakni Muhammad Iwan dari Fraksi NasDem, Ambrosius dari Fraksi PDI Perjuangan, Wahidin Wahid dari Fraksi Golkar, Imanudin, SH dari Fraksi Gerak Persatuan Rakyat, serta Firmanuddin dari Fraksi PAN. Masing-masing fraksi memberikan catatan dan masukan terkait pentingnya penyempurnaan substansi regulasi serta sinkronisasi kebijakan daerah.
Masukan dari seluruh fraksi pada prinsipnya menekankan agar setiap Ranperda mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya pada aspek pengelolaan anggaran, pelayanan pemerintahan desa, dan pengembangan ekonomi daerah.
Kehadiran Wakil Bupati Luwu Timur dalam rapat paripurna tersebut sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk terus menjaga sinergi dengan DPRD. Kolaborasi yang solid antara eksekutif dan legislatif ini dinilai menjadi kunci agar regulasi yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Luwu Timur.
