MALILI — Fraksi Partai Golkar DPRD Luwu Timur mengusulkan kepada pemerintah daerah agar menaikkan insentif bagi perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Usulan tersebut dinilai penting guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan di tingkat desa.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Wahidin Wahid, dalam rapat paripurna DPRD Luwu Timur yang digelar di Gedung DPRD, Jumat (21/11/2025). Menurutnya, perangkat desa di 126 desa se-Kabupaten Luwu Timur memikul tugas dan tanggung jawab yang cukup berat dalam melayani masyarakat.
“Peningkatan insentif penting untuk menjaga motivasi serta kualitas pelayanan di tingkat desa,” ujar Wahidin di hadapan peserta rapat paripurna.
Fraksi Golkar menilai, kesejahteraan perangkat desa dan anggota BPD harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat peran strategis mereka sebagai ujung tombak pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Selain itu, terkait dengan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang berkaitan dengan perangkat desa dan BPD, Fraksi Golkar berharap regulasi baru tersebut mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah desa dalam mengelola pemerintahan secara mandiri, efektif, dan akuntabel.
Dengan adanya regulasi yang berpihak serta dukungan kesejahteraan yang memadai, Fraksi Golkar optimistis kinerja pemerintahan desa akan semakin meningkat dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Luwu Timur.
