INPUTRAKYAT, PALOPO – Pernyataan Wali Kota Palopo, Naili, yang menuding aksi demonstrasi pemekaran wilayah sebagai pengganggu aktivitas ekonomi dinilai menciderai perjuangan rakyat. Narasi tersebut dianggap cenderung menyudutkan perjuangan rakyat yang menuntut keadilan.
Jendlap Aliansi Presidium Rakyat Tana Luwu, Ardi Dekal menegaskan bahwa krisis ekonomi yang dialami rakyat bukanlah akibat demonstrasi.
Menurutnya, narasi penyempitan makna perjuangan itu menunjukkan Wali Kota Palopo seolah-olah melihat aksi penutupan jalan tersebut hanya sebagai hambatan lalu lintas, padahal itu adalah simbol tersumbatnya keadilan bagi rakyat Luwu selama bertahun-tahun.
“Narasi Wali Kota Palopo ‘mengganggu ekonomi’ sangat disayangkan dan menyudutkan perjuangan rakyat Tana Luwu. Wali Kota melihat perjuangan ini hanya dari sisi ekonomi sesaat, ini bentuk pengkerdilan terhadap cita-cita besar pemekaran wilayah yang tujuannya justru untuk kesejahteraan ekonomi jangka panjang,” ujar Ardi.
Ia menilai, istilah gangguan ekonomi ini merupakan bentuk pengkerdilan terhadap cita-cita besar pemekaran wilayah yang tujuannya justru untuk kesejahteraan ekonomi jangka panjang.
“Wali Kota seharusnya hadir sebagai penyambung lidah rakyat ke pusat, bukan malah bertindak seperti pengamat yang mengeluhkan kemacetan,” jelasnya.
Ardi menegaskan, jika ekonomi dianggap terganggu karena aksi satu hari, bayangkan berapa besar kerugian ekonomi rakyat di pelosok Tana Luwu yang selama puluhan tahun sulit mengakses pelayanan publik karena jarak tempuh yang jauh. Dan itu yang menjadi alasan utama kita menuntut pemekaran.
“Konsekuensi demokrasi penutupan jalan adalah instrumen terakhir ketika jalur-jalur diplomasi di ruang ber-AC tidak lagi didengar. Ini adalah teriakan rakyat yang butuh perhatian serius, bukan sekadar keluhan teknis soal arus barang dan jasa,” tegasnya.
Aliansi Presidium Rakyat Tana Luwu mendesak Pemerintah Kota Palopo, khususnya Wali Kota Palopo, untuk berhenti mempersalahkan aksi rakyat dan mulai mengambil posisi politik yang jelas dengan menekan pemerintah pusat agar tuntutan pemekaran Provinsi Luwu Raya segera direalisasikan.
“Jika Pemerintah Kota Palopo tidak segera memperhatikan pemekaran, hanya duduk manis mengeluh soal jalan yang tutup, sementara masa depan otonomi Tana Luwu masih tertutup oleh tembok birokrasi dan ketidakpedulian pejabatnya sendiri, maka kami akan menurunkan massa yang lebih besar untuk menduduki kantor Wali Kota Palopo,” pungkasnya. (*)
Penulis : Rindhu
