INPUTRAKYAT_LUTIM,— Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2027 di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (20/04/2026).
Dalam forum tersebut, Puspawati menegaskan komitmen Luwu Timur dalam mendukung transformasi penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi dan inklusif.
Di hadapan Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Drs. H. Jufri Rahman, Wabup Puspawati menjelaskan bahwa tren kemiskinan di Luwu Timur terus menunjukkan penurunan signifikan berkat optimalisasi program unggulan daerah.
“Melalui intervensi ‘Tiga Kartu Sakti’, kami berhasil menekan angka kemiskinan secara konsisten. Dari 6,58 persen di tahun 2024, turun menjadi 5,79 persen pada 2025. Tahun 2026 ini, kami menargetkan penurunan lebih tajam di angka 5,10 persen hingga 5,34 persen,” ungkap Puspawati optimis.
Puspawati menambahkan bahwa Luwu Timur tidak hanya mengejar angka, tetapi memastikan setiap bantuan memberikan dampak jangka panjang bagi kemandirian warga.
Sementara, Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, dalam arahannya menekankan pentingnya peran Wakil Bupati dan Wakil Walikota selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Ia mengimbau agar para pimpinan daerah tidak hanya terpaku pada statistik, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan.
“Kita semua diharapkan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan penanggulangan kemiskinan yang berkeadilan, melampaui sekadar angka-angka administratif,” tegas Jufri Rahman.
Senada dengan hal tersebut, Plt. Kepala Bapelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, menambahkan bahwa efektivitas penanganan kemiskinan sangat bergantung pada penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Wakil Bupati/ Walikota dan pimpinan OPD terkait se-Sulawesi Selatan guna merumuskan strategi kolektif menuju Sulawesi Selatan yang lebih sejahtera di tahun 2027.
Liputan: (fir/ikp-humas/kominfo-sp)
