INPUTRAKYAT_MAJENE,– Pemerintah Kabupaten Majene melalui Sekretariat Daerah menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahap II Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Rabu (15/7/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyempurnakan standar pelayanan publik agar semakin transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Forum dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, para pimpinan perangkat daerah, akademisi, tokoh masyarakat, perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan media. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan tersebut menjadi wujud komitmen bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas melalui proses penyusunan standar pelayanan yang terbuka dan kolaboratif.
Pada FKP Tahap II ini, pembahasan difokuskan pada evaluasi terhadap draf standar pelayanan yang sebelumnya telah melalui tahap uji coba. Sejumlah sektor pelayanan strategis menjadi perhatian, di antaranya pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan terpadu, serta pelayanan kesehatan.
Melalui forum tersebut, seluruh peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan, kritik, dan saran secara konstruktif guna menyempurnakan standar pelayanan yang akan ditetapkan. Masukan dari berbagai unsur masyarakat dinilai penting sebagai bahan evaluasi agar pelayanan publik semakin responsif, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Sekretariat Daerah Kabupaten Majene menegaskan bahwa penyusunan standar pelayanan tidak hanya bertujuan memenuhi ketentuan administratif, tetapi harus benar-benar menjadi pedoman kerja yang mampu meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan akademisi, LSM, media, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang lebih cepat, adaptif, dan profesional.
Sebagai bentuk komitmen bersama, seluruh kepala perangkat daerah yang hadir turut menandatangani dokumen komitmen pelayanan publik. Komitmen tersebut mencakup kepastian waktu penyelesaian pelayanan, transparansi biaya sebagai upaya pencegahan praktik pungutan liar (pungli), serta penyediaan sarana dan prasarana yang ramah bagi penyandang disabilitas di setiap unit pelayanan pemerintah.
Dokumen komitmen tersebut selanjutnya akan menjadi pedoman bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene dalam memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Tahap II Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Majene optimistis penyempurnaan standar pelayanan publik dapat segera ditetapkan secara resmi. Langkah strategis ini diharapkan semakin memperkuat reformasi birokrasi serta menghadirkan pelayanan publik yang prima, inklusif, transparan, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Majene.
Azhar/Rezki
