INPUTRAKYAT_LUTIM, — Sebuah poster yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Sulsel Bersatu berisi penolakan terhadap kedatangan Bupati Luwu Timur di Makassar beredar di berbagai platform media sosial dan grup percakapan WhatsApp. Beredarnya poster itu memunculkan respons dari kalangan mahasiswa asal Luwu Timur.
Ketua Umum PP IPMALUTIM, Andika, menyatakan poster tersebut tidak dapat dipandang sebagai representasi sikap seluruh mahasiswa Luwu Timur yang sedang menempuh pendidikan di Kota Makassar. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan resmi organisasi kepada redaksi media ini, Senin, 3 Agustus 2026.
Menurut Andika, perbedaan pandangan terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, ia menilai perbedaan tersebut tidak seharusnya berkembang menjadi narasi yang memberi kesan seluruh elemen mahasiswa memiliki sikap yang sama.
“Poster tersebut tidak mewakili sikap seluruh mahasiswa Luwu Timur di Kota Makassar,” demikian ditegaskan Andika.
Organisasi itu menyebut kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin dalam sistem demokrasi.
Meski demikian, hak tersebut, menurut mereka, perlu dijalankan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan etika, objektivitas, serta menjaga persatuan di kalangan mahasiswa.
Ia juga menyatakan memilih pendekatan dialog, komunikasi, dan penyampaian aspirasi yang berbasis data serta solusi sebagai mekanisme yang dinilai lebih konstruktif dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah daerah.
Dalam keterangannya, organisasi tersebut menilai penghormatan terhadap kepala daerah sebagai pemimpin yang memperoleh mandat melalui proses demokrasi tidak bertentangan dengan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
“Menghormati seorang pemimpin bukan berarti menghilangkan sikap kritis, tetapi menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi,” tulis organisasi itu.
Selain mengajak mahasiswa menjaga kondusivitas dan persatuan, PP IPMALUTIM menegaskan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Organisasi itu menyatakan akan memberikan apresiasi terhadap kebijakan yang dinilai berpihak kepada masyarakat sekaligus menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap perlu dievaluasi.
Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat. Mereka berpandangan ruang dialog lebih efektif untuk mempertemukan berbagai pandangan dibanding memperuncing perbedaan di ruang publik.
Hingga berita ini disusun, pihak yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Sulsel Bersatu belum menyampaikan pernyataan resmi terkait isi poster maupun tanggapan atas pernyataan PP IPMALUTIM.
Redaksi juga belum memperoleh keterangan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengenai sikap organisasi mahasiswa tersebut. (Solihin).
