INPUTRAKYAT_LUTIM — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tak ingin persoalan jalan berhenti sebagai keluhan di tingkat daerah. Pemda mulai menjemput anggaran dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembenahan infrastruktur jalan yang menghubungkan sejumlah wilayah di Luwu Timur.
Dua ruas jalan kini diusulkan masuk program Inpres Jalan Daerah (IJD). Keduanya yakni ruas Kalosi–Mahalona–Bantilang dan Wewangriu–Pasi-Pasi.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Luwu Timur, Hendro Prabowo, mengatakan usulan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mencari dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat.
“Harapannya usulan ini bisa segera diterima pemerintah pusat agar tahun ini mulai bisa dibangun,” kata Hendro kepada media ini, Rabu, 26 Agustus 2026.
Ruas Kalosi–Mahalona–Bantilang menjadi salah satu prioritas. Jalan yang diusulkan memiliki panjang sekitar 7,252 kilometer dengan lebar enam meter. Nilai anggaran yang diajukan mencapai sekitar Rp 49 miliar.
Adapun ruas Wewangriu–Pasi-Pasi memiliki panjang sekitar 6,6 kilometer. Untuk penanganannya, Pemkab Luwu Timur mengusulkan anggaran sekitar Rp 42 miliar.
Jika usulan tersebut disetujui, total kebutuhan anggaran untuk dua ruas jalan itu mencapai sekitar Rp 91 miliar.
Bagi pemerintah daerah, skema IJD menjadi salah satu jalan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya membebani kemampuan fiskal daerah. Apalagi kebutuhan penanganan jalan di wilayah Luwu Timur tersebar cukup luas.
Pemkab pun tidak sekadar mengirimkan proposal. Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, turun langsung melihat kondisi ruas jalan yang masuk dalam usulan tersebut.
Kunjungan lapangan itu menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan pembangunan yang diajukan ke pemerintah pusat sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.
Bupati Irwan meninjau langsung lokasi rencana pembangunan dan mencermati kondisi jalan yang selama ini menjadi jalur masyarakat.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa Pemkab Luwu Timur sedang mendorong pembangunan jalan dengan dua pendekatan sekaligus mengoptimalkan kemampuan anggaran daerah dan aktif membuka pintu pembiayaan dari pemerintah pusat.
Bagi masyarakat di wilayah yang dilintasi kedua ruas tersebut, perbaikan jalan bukan sekadar proyek konstruksi. Jalan yang lebih baik berarti akses transportasi yang lebih lancar, distribusi hasil pertanian yang lebih mudah, serta hubungan antarwilayah yang semakin terbuka.
Kini, bola berada di pemerintah pusat. Pemkab Luwu Timur berharap dua proposal tersebut mendapat persetujuan sehingga pembangunan dapat segera dimulai dan manfaatnya dirasakan masyarakat. (Red).
