INPUTRAKYAT_LUTIM — Persoalan ketenagakerjaan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lorong II, Kabupaten Luwu Timur, bergulir ke meja DPRD.
Dugaan pemecatan sepihak terhadap sejumlah pegawai menjadi salah satu persoalan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Luwu Timur.
Aspirasi tersebut dibawa oleh MPC Pemuda Pancasila Luwu Timur. Mereka meminta DPRD ikut mencermati persoalan yang berdampak terhadap sejumlah pekerja SPPG tersebut.
RDP dipimpin Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, bersama Rivaldi, Wahidin Wahid dan Muhammad Iwan.
Dalam forum tersebut, Pemuda Pancasila memaparkan persoalan yang mereka nilai perlu mendapatkan perhatian, khususnya menyangkut status dan keberlanjutan pekerjaan pegawai SPPG yang terdampak.
Mereka meminta agar persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut. Kejelasan mengenai status para pekerja dinilai penting agar penyelesaiannya dapat dilakukan secara adil dan sesuai aturan ketenagakerjaan.
DPRD Luwu Timur kemudian menerima sejumlah informasi yang disampaikan dalam RDP tersebut untuk menjadi bahan dalam proses tindak lanjut.
Bagi DPRD, RDP menjadi ruang untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dengan persoalan yang terjadi di lapangan. Forum tersebut juga menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam menerima, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
Pemuda Pancasila berharap DPRD dapat mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan bagi para pegawai yang terdampak.
Mereka juga mendorong agar proses penyelesaian dilakukan secara terbuka serta mengacu pada ketentuan yang berlaku, sehingga tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.
DPRD Luwu Timur menyatakan aspirasi yang disampaikan dalam RDP akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti.
RDP ini sekaligus menjadi pintu awal bagi DPRD untuk mengurai persoalan ketenagakerjaan di SPPG Lorong II dan mencari jalan keluar atas polemik yang muncul.
