INPUTRAKYAT_LUTIM, — Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Luwu Timur meminta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak sekadar melakukan penyesuaian angka dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Legislatif meminta setiap pergeseran anggaran benar-benar didasarkan pada kebutuhan prioritas dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota Fraksi PAN DPRD Luwu Timur, Abdul Halim, S.Kom., saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna terkait Ranperda Perubahan APBD 2026, Jumat (4/9/2026).
Menurut Fraksi PAN, perubahan APBD harus menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali efektivitas program yang telah direncanakan, termasuk memastikan belanja daerah berjalan efisien.
PAN mengapresiasi langkah Pemkab Luwu Timur yang menyampaikan perubahan anggaran sesuai jadwal. Namun, fraksi tersebut mengingatkan agar proses perubahan anggaran tidak berhenti pada pemenuhan kewajiban administratif.
Fraksi PAN turut menyoroti sektor pendapatan daerah. Pemerintah diminta memperkuat PAD dengan memanfaatkan teknologi digital, memperbaiki mekanisme pemungutan serta mengoptimalkan aset daerah.
Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Persoalan lain yang diminta diperjelas adalah adanya pergeseran sejumlah anggaran, efisiensi program serta pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang disebut mencapai Rp21,64 miliar.
Bagi Fraksi PAN, penggunaan anggaran perubahan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Soroti Infrastruktur hingga BUMD
Selain persoalan anggaran, PAN memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dasar di Luwu Timur.
Fraksi PAN meminta pemerintah memastikan program infrastruktur diarahkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak dan dirasakan masyarakat.
Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi sorotan. Pemerintah diminta meningkatkan efisiensi sekaligus memastikan pengelolaan perusahaan daerah memberikan manfaat bagi daerah.
Termasuk pengelolaan layanan air bersih. Fraksi PAN meminta adanya transparansi dalam penetapan tarif agar pelayanan tetap dapat dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
Sekolah Terdampak Longsor Diminta Segera Diperbaiki
Sektor pendidikan juga masuk dalam catatan Fraksi PAN.
Pemerintah daerah didorong segera memasukkan kebutuhan perbaikan sekolah yang terdampak longsor pada 2025 di Desa Tawakua ke dalam prioritas anggaran.
Menurut fraksi tersebut, kondisi fasilitas pendidikan yang mengalami kerusakan tidak boleh dibiarkan berlarut karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan proses belajar mengajar.
Sementara di sektor pertanian, PAN mendorong pemerintah menyiapkan sistem irigasi berbasis pompa listrik sebagai salah satu langkah menghadapi potensi kekeringan di sejumlah wilayah.
Fraksi PAN berharap seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi Pemkab Luwu Timur sebelum Perubahan APBD 2026 ditetapkan.
Perubahan anggaran, kata fraksi tersebut, harus diarahkan pada program yang memiliki prioritas jelas, dikelola secara efisien dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
