INPUTRAKYAT_LUTIM, — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Luwu Timur meminta Pemerintah Daerah tidak memperlambat realisasi program yang telah dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Dorongan tersebut disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur terkait pembahasan Perubahan APBD 2026, Jumat (4/9/2026).
Pandangan umum fraksi dibacakan anggota DPRD Luwu Timur, Muhammad Harisal.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pemerintah daerah agar pelaksanaan kegiatan tidak menunggu hingga mendekati penghujung tahun anggaran.
Menurut Harisal, percepatan dibutuhkan agar pemerintah memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan program secara matang. Jika realisasi anggaran menumpuk di akhir tahun, pekerjaan berisiko dikebut dan pada akhirnya dapat berdampak terhadap kualitas hasil pembangunan.
Fraksi PDI Perjuangan juga menilai pengawasan internal perlu diperkuat. Inspektorat diminta lebih aktif memberikan pendampingan kepada organisasi perangkat daerah, terutama dalam mengevaluasi capaian serta menyesuaikan target program dengan kondisi riil di lapangan.
“Evaluasi harus dilakukan sejak awal agar target program tetap realistis dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” demikian poin yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan.
Tak hanya persoalan administrasi, DPRD juga meminta Pemkab Luwu Timur memetakan penyebab rendahnya realisasi anggaran apabila masih ditemukan program yang berjalan lambat.
Hambatan tersebut bisa berasal dari proses birokrasi, keterbatasan kemampuan teknis perangkat daerah, maupun faktor ekonomi dan sosial yang memengaruhi pelaksanaan kegiatan.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan, Perubahan APBD 2026 seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki arah belanja daerah, bukan sekadar mengubah angka-angka dalam dokumen anggaran.
Muhammad Harisal menekankan bahwa ukuran keberhasilan APBD bukan terletak pada banyaknya anggaran yang terserap, tetapi pada seberapa besar manfaatnya sampai kepada masyarakat.
“APBD Perubahan harus menjadi instrumen produktif untuk mengarahkan kembali belanja daerah ke sektor prioritas,” tegas Harisal.
Fraksi PDI Perjuangan berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret terhadap program-program yang masih menghadapi kendala sehingga pelaksanaannya tidak menumpuk di akhir tahun dan hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
