INPURAKYAT_MAJENE,— Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian (Diskominfo) Kabupaten Majene menggelar rapat pemantapan persiapan monitoring Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekaligus membahas sejumlah agenda pelayanan informasi dan kesiapan Posko NTPD 112.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Majene, Albar Mustar, S.Sos., M.Si., dan berlangsung di Ruang Pelayanan Media, Rabu (7/10/2026). Kegiatan dihadiri Kepala Bidang Pelayanan Media, pejabat fungsional, para kepala seksi, serta staf pada lingkup Bidang Pelayanan Media.
Dalam rapat tersebut, pembahasan difokuskan pada pemantapan persiapan monitoring PPID antar-OPD. Hal ini mencakup kesiapan administrasi dan kelengkapan informasi publik, pengelolaan serta dokumentasi informasi, hingga koordinasi antar-OPD agar pelaksanaan monitoring dapat berjalan secara tertib dan optimal.
Selain agenda PPID, rapat juga membahas berbagai hal terkait Posko NTPD 112, khususnya kesiapan pelayanan, koordinasi petugas, mekanisme penerimaan dan penanganan laporan masyarakat, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam mendukung respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat.
Kepala Dinas Kominfo Majene, Albar Mustar, menekankan pentingnya koordinasi dan kesiapan seluruh unsur yang terlibat agar setiap agenda pelayanan publik dapat dilaksanakan secara efektif. Menurutnya, pengelolaan informasi publik dan pelayanan melalui Posko NTPD 112 membutuhkan kerja sama yang baik serta dukungan dari seluruh pihak terkait.
“Koordinasi dan kesiapan harus terus kita perkuat, baik dalam pengelolaan informasi publik maupun dalam pelayanan melalui Posko NTPD 112. Setiap unsur harus memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik,” ujar Albar.
Melalui rapat tersebut, Diskominfo Majene diharapkan dapat semakin memantapkan langkah dalam menghadapi monitoring PPID sekaligus memperkuat kesiapan Posko NTPD 112 sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan teknis dan evaluasi terhadap sejumlah hal yang perlu dipersiapkan oleh masing-masing bidang dan personel terkait.
