INPUTRAKYAT_LUTIM,- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur resmi menerbitkan Surat Edaran Bupati Luwu Timur Nomor 100.3.4.2 /1000/Satpol‑PP/Tahun 2026, yang merupakan perubahan atas surat edaran tahun 2025, guna mengatur pembatasan jam malam bagi siswa dan siswi di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
Surat edaran ini ditetapkan di Malili pada 10 November 2026 dan ditandatangani langsung oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam.
Dokumen ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, para Camat, para Lurah, para Kepala Desa, serta para Kepala Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Penerbitan aturan ini didasari pada Undang‑Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang‑Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.
Pemerintah Daerah menegaskan kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi anak, sehingga aturan pembatasan jam malam ini diberlakukan.
Dalam surat edaran diatur bahwa siswa dan siswi dilarang berada di luar rumah pada pukul 21.00 WITA hingga 04.00 WITA setiap hari, dengan beberapa pengecualian, yaitu:
1. Siswa mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah atau lembaga pendidikan resmi;
2. Siswa mengikuti kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan tempat tinggal atas sepengetahuan orang tua atau wali;
3. Peserta didik berada di luar rumah bersama orang tua atau wali;
4. Terjadi kondisi darurat atau bencana;
5. Kondisi lain yang sudah diketahui dan disetujui orang tua atau wali.
Surat edaran juga mengatur peran masing‑masing instansi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diminta mensosialisasikan aturan ini ke seluruh satuan pendidikan, sekaligus mengoordinasikan sosialisasi untuk jenjang SMA dan SMK kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja bertugas melakukan pengawasan dengan pendekatan edukatif, persuasif, dan humanis, dilarang melakukan tindakan represif, dan dapat meminta bantuan Kepolisian Resor Luwu Timur apabila dibutuhkan.
Para Camat, Lurah, dan Kepala Desa juga ikut berperan mengoordinasikan, mengedukasi masyarakat, serta mengawasi dan melaporkan siswa yang melanggar. Sementara para Kepala Sekolah wajib mensosialisasikan aturan ini kepada peserta didik dan orang tua, serta memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Dengan diterbitkannya surat edaran ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap perlindungan terhadap anak dan peserta didik semakin terjaga, sehingga generasi muda di daerah ini dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif. (Rama).
