Example 728x250
Example 728x250
Input Lutim

Tingkatkan Layanan Publik, DisPKP Lutim Kembangkan Inovasi Pertanian Berbasis QR Code

77
×

Tingkatkan Layanan Publik, DisPKP Lutim Kembangkan Inovasi Pertanian Berbasis QR Code

Sebarkan artikel ini

INPUTRAKYAT_LUTIM,—Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DisPKP) Kabupaten Luwu Timur terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan data dan informasi yang lebih terintegrasi, khususnya dalam mendukung kebutuhan masyarakat di sektor pertanian.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 dengan tema “Optimalisasi Layanan Publik Sektor Pertanian Berbasis Data dan Informasi” yang berlangsung di Aula DisPKP Luwu Timur, Malili, Selasa (17/11/2026).

Forum ini merupakan tindak lanjut Surat Nomor 000.8.3.4/97/B.Organisasi tentang Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026, yang sekaligus menjadi ruang dialog untuk menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi dari para pemangku kepentingan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pelayanan publik.

Kegiatan ini dipimpin Sekretaris DisPKP, Munadiah As’ad. Turut hadir Kabag Organisasi Setdakab, Saenab, Kabid Ketahanan Pangan, Darfan Husain, perwakilan OPD terkait, para kepala desa, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Luwu Timur, Abdullah Pannu, selaku narasumber.

Dalam sambutannya, Sekretaris DisPKP, Munadiah As’ad menjelaskan bahwa, pihaknya terus mengembangkan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi melalui pemindaian barcode (QR Code).

Layanan ini, laniutnya, diharapkan memudahkan masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan pertanian yang terjadi di desa maupun kecamatan.

“Melalui pemindaian barcode, kita dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan di desa maupun kecamatan. Selanjutnya, kita bisa menjadwalkan layanan sesuai kebutuhan, baik terkait persoalan tanaman pertanian maupun ternak yang membutuhkan vaksinasi dan layanan lainnya,” ungkap Munadiah.

Menurutnya, pemanfaatan layanan berbasis digital tersebut diharapkan dapat mempercepat identifikasi kebutuhan masyarakat sekaligus membuat pelayanan pertanian lebih terarah dan responsif.

Sementara itu, Kepala BPS Luwu Timur, Abdullah Pannu, menekankan pentingnya kolaborasi lintas tingkatan pemerintahan dalam menghasilkan data yang berkualitas.

Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi salah satu fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan dan pembangunan daerah.

“Kalau ingin melihat daerah maju, maka datanya harus kuat. Data itu sangat mahal, tetapi jauh lebih mahal lagi jika membangun daerah tanpa data,” tegas Abdullah.

Terakhir, Abdul juga menekankan bahwa penguatan data membutuhkan keterlibatan bersama, mulai dari pemerintah desa, kecamatan hingga kabupaten, sehingga informasi yang dihasilkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat.

Liputan: (bkr/ikp-humas/kominfo-sp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *