INPUTRAKYAT_LUTIM,–Masyarakat desa Harapan yang tergabung dalam Forum Penyelamat Aset Masyarakat Lampia berencana menggelar unjuk rasa, Rabu (25/04/18) besok, di desa Harapan tepatnya di gete PT. CLM.
Aksi damai ini juga diikuti masyarakat desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, hal tersebut diungkapkan Sakkir Mallakani selaku ketua FPAML kepada InputRakyat.co.id, Selasa (24/04/18).
Dijelaskannya, kondisi masyarakat Lampia sangat memprihatinkan sampai hari ini yakni, problem yang perlu kita sikapi bersama-sama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampia kedepan.
Berbagai polemik muncul ditengah-tengah masyarakat yang semakin meresahkan akibat dari kebijakan yang salah dari pihak mangement PT. Citra Lampia Mandiri (CLM), ujar Sakkir.
Lanjut Sakkir, sebagai penduduk Lampia yang notabene punya hak dan harus mendapat perhatian khusus dari pihak PT. CLM, maka penduduk Lampia seharusnya dapat mempertahankan apa yang menjadi amanah nenek moyang kita yaitu kekayaan alam yang ada dan bumi Lampia tercinta untuk dikelola dengan sepenuhnya demi kesejahteraan bersama dan sudah seharusnya pihak PT. CLM bertanggung jawab dengan permasalahan-permasalahan yang sudah ditimbulkan dengan kehadirannya di Lampia.
Namun realitas yang ada hari ini kata Sakkir, adanya perusahaan tambang di Lampia yakni, PT. CLM yang telah memperlakukan masyarakat Lampia dengan sewenang-wenang.
Menurutnya, masyarakat Lampia telah dibodohi dengan berbagai iming-iming oleh PT. CLM yang akhirnya berhasil mengkotak-kotakkan masyarakat Lampia sehingga terjadi perpecahan antar masyarakat. Bagi mereka yang termakan iming-iming tersebut, akhirnya menjadi boneka-boneka yang dikontrol oleh PT. CLM untuk membatasi informasi tentang hak-hak masyarakat yang sesungguhnya dan menghambat setiap gerakan-gerakan yang coba dilakukan oleh masyarakat.
Oleh sebab itu, hari ini kami bergerak untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan PT. CLM, tandas Sakkir.
Untuk menentang hal itu, ada beberapa poin tuntutan kami yakni, penyelesaian sengketa hahan di area perkebunan masyarakat di sekitar Salo Bongko, penyelesaian masalah Main Power (Tenaga Kerja) baik itu yang berstatus tenaga kerja helper maupun skill, dengan memprioritaskan masyarakat lokal yakni masyarakat desa Harapan (Lampia) dan desa Pongkeru.
Ditambahkannya, meninjau kembali proses perizinan masalah pelabuhan mengingat wilayah tersebut adalah daerah masyarakat Adat Lampia yakni wilayah Batu To Made serta memberdayakan kontraktor lokal di sekitar area perusahaan tepatnya di desa Harapan dan desa Pongkeru, papar Sakkir.
“Kalau tuntutan ini tak diindahkan maka kami minta PT. CLM menghentikan operasi sebelum ada hasil negoisasi,” tutupnya.
Liputan: Anca | Editor: Amk.
