INPUTRAKYAT_JENEPONTO--Laskar Pemuda Jeneponto (LPJ) menyoroti penerapan efesiensi anggaran di Pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan bobrok.
“Pemerintah pusat berharap pemerintah daerah efesiensi penggunaan anggaran APBD, namun pemda jeneponto bertentangan intruksi presiden Nomor 1 Tentang 2025 Tentang Efisiensi APBN dan APBD. Pemda jeneponto mengeluarkan anggaran yang diduga tidak bermanfaat untuk pembangunan jeneponto,”Kata Wakil Ketua LPJ, Hendra Wijaya
Ia menilai penyewaan kendaraan operasional untuk para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak efektif dalam penerapan efesiensi penggunaan anggaran APBD. Bahkan ini merupakan pemborosan ABPD Pemda Jeneponto.
“Apalagi anggaran yang digunakan untuk menyewa atau rental mobil dinas cukup besar berkisaran 3,5 Milyar,”Kata Hendra wijaya
Menurut Hendrawijaya dengan adanya intruksi presiden RI soal efesiensi anggaran atau pemangkasan anggaran , pemerintah kabupaten jeneponto harus memikirkan program proritas untuk kabupaten jeneponto.
“Seharusnya anggaran 3,5 milyar dialihkan untuk hal lebih bermafaat untuk pembangunan kabupaten jeneponto. Anggaran sewa mobil dinas OPD lebih efisien digunakan untuk penanganan sampah di Kabupaten Jeneponto. Seperti pengaadan bak sampah atau armada sampah,”Kutipnya
Kader HMI ini menjelaskan saat ini wilayah Kabupaten Jeneponto darurat sampah, sehingga pemerintah harus fokus menangani persoalan sampah di Jeneponto, bukan masalah Kendaraan dinas OPD.
“Sejauh ini, Pimpinan OPD sudah memiliki kendaraan dinas, dan itu dulu diberdayakan dalam kondisi efisiensi anggaran,”tutupnya
