INPUTRAKYAT_JAKARTA– Anggota MPO PB IKA PMII, Idrus Marham,menyerukan agar konflik internal dalam tubuh PBNUsegera fokus untuk dijernihkan, bukan dijadikan ajang konsolidasi kelompok. Menurutnya, gejolak yang terjadi saat ini bukan sekadar persoalan figur, melainkan sinyal bahwa NU semakin menjauh dari nilai “kepemilikan bersama“ yang menjadi jiwa utama jam’iyah.
Perpecahan mencuat setelah beredarnya Risalah Rapat Harian Syuriah PBNU yang menuntut pengunduran diri Ketua Umum PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya). Risalah itu, yang ditandatangani Rais ‘Aam PBNU K.H. Miftachul Akhyar, menyatakan bahwa Gus Yahya harus mundur dalam waktu tiga hari dan apabila tidak, Syuriah PBNU akan memberhentikannya secara paksa.
Menanggapi desakan tersebut, Gus Yahya menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dengan menyatakan bahwa masa jabatannya hasil Muktamar ke-34 adalah lima tahun dan akan dijalani penuh. Ia pun mengklaim belum menerima surat fisik apapun dari Syuriah terkait risalah tersebut dan mempertanyakan keabsahan risalah viral karena penggunaan tanda tangan manual, bukan digital.
Dalam pertemuan tertutup dengan para Ketua PWNU dari seluruh Indonesia di Surabaya, Gus Yahya menyampaikan penjelasan panjang lebar dan membuka ruang konsolidasi. Ia menyerahkan kepada tiap PWNU untuk menyikapi isu ini secara mandiri.
“NU ini bukan milik saya saja. Semua pengurus di semua tingkatan punya hak dan tanggung jawab,” ujar Gus Yahya.
Beberapa ketua PWNU, kata dia, menolak desakan agar ia mundur.
“Mereka khawatir saya mundur, karena dulu mereka memilih saya … saya menjelaskan supaya mereka tidak terpengaruh rumor atau fitnah,” ujar Gus Yahya.
Meski demikian, sejumlah media seperti BangsaOnline melaporkan bahwa banyak Ketua PWNU tidak hadir dalam pertemuan tersebut.
Idrus Marham: NU Bukan Rebutan Elite Kecil
Di tengah kegaduhan itu, Idrus Marham tampil sebagai pengkritik vokal. Ia menegaskan bahwa NU tidak boleh dijadikan “zona perebutan kekuasaan” di antara segelintir elit. Menurut dia, PBNU harus kembali menjalankan nilai- nilai musyawarah, transparansi dan pengabdian kepada warga NU bukan menjadi tempat untuk manuver politik internal.
“NU ini milik rakyat, milik warga NU, bukan milik satu kelompok kecil,” kata Idrus dalam pernyataannya.
Ia mengingatkan bahwa sejarah NU dibangun dari pesantren, akar rumput dan kolektivitas umat, bukan dari politik elite yang mengkapling organisasi untuk kepentingan sesaat. Sejarah mencatat bahwa NU didirikan oleh sejumlah nama yang sampai akhir hayatnya dihormati sebagai nama besaryang sepenuhnya berdedikasi untuk umat dan bangsa.
Diantara nama-nama harum itu, ada K.H. Hasyim Asyari Tebuireng, K.H. Bisri Denanyar Jombang, K.H. Ridwan Semarang, K.H. Nawawi Pasuruan, K.H.R. Asnawi Kudus, K.H.R. Hambali Kudus, K.H. Nachrawi Malang, K.H. Doro Muntaha. Pun jika kita menengok struktur dan susunan kepengurusan PBNU generasi pertama (1926), tampak jelas nama-nama besar bangsa duduk di sana membangun spirit keumatan dan kebangsaan.
Pada masa kepengurusan pertama, Rais Akbar dijabat oleh K.H. M. Hasyim Asy’ari (Jombang), sedangkan Wakil Rais Akbar diamanahkan kepada K.H.Dahlan Ahyad dari Kebondalem, Surabaya. Posisi Katib Awal dipegang oleh K.H. Abdul, Wahab Chasbullah (Jombang) dan Katib Tsani oleh K.H. Abdul Chalim (Cirebon).
“Semua ini diceritakan sekedar untuk mengentalkan ingatan historic kita bersama,” kata idrus marham
Yang umum mafhumi sebagai warga NU yang ikut berperan penting dalam mendisain finalisasi yang mengantarkan naiknya Gus menjadi presiden Bersama- sama dengan Alwi Shihab, Slamet effendy Yusuf, Muhaimin Iskandar, Yenny Wahid dan Fuad Bawazir.
