INPUTRAKYAT_MAJENE,– Komitmen pemerintah dalam memperkuat perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga ke daerah terus diperkuat. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Mugiyanto Sipin, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Senin (27/4/2026).
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM RI Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mendorong sinergitas dan kepatuhan HAM bagi masyarakat, komunitas, serta pelaku usaha. Rangkaian kegiatan meliputi kuliah umum di kampus Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), kunjungan ke kampung nelayan di Baurung, hingga jamuan makan siang di Rumah Jabatan Bupati Majene.
Penguatan Nilai HAM di Dunia Akademik
Kuliah umum yang digelar di Gedung Teater Unsulbar berlangsung sukses dan dihadiri ribuan mahasiswa. Kehadiran Wamen HAM menjadi momentum strategis dalam memperkuat integritas akademik sekaligus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan di kalangan generasi muda.
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unsulbar, Muhammad Jamil Barambangi, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kehadiran Wamen HAM. Ia memaparkan perkembangan pesat Unsulbar yang kini memiliki 9 fakultas dengan lebih dari 14.000 mahasiswa aktif.
Menurutnya, mahasiswa Unsulbar menunjukkan integritas tinggi dalam menjaga kualitas pendidikan. “Meski berada di daerah, mahasiswa kami mampu menunjukkan karakter dan moralitas yang setara dengan institusi besar di Indonesia,” ujarnya.
Sementara itu, Wamen HAM Mugiyanto Sipin mengaku terkesan dengan antusiasme mahasiswa. Ia menegaskan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau merupakan bagian fundamental dari hak asasi manusia.
Sinergi Pusat–Daerah untuk Masyarakat Pesisir
Usai kuliah umum, rombongan melanjutkan kunjungan ke Kampung Nelayan di Kelurahan Baurung. Kegiatan ini menjadi simbol nyata kehadiran negara dalam memastikan pemenuhan HAM bagi masyarakat pesisir.
Bupati Majene, DR. H. A. Achmad Syukri Tammalele, SE.,MM dalam sambutannya menegaskan bahwa kunjungan Wamen HAM merupakan wujud sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia memaparkan bahwa Kabupaten Majene memiliki luas wilayah sekitar 947,84 km², terdiri dari 8 kecamatan, 62 Desa dan 20 Kelurahan serta berbatasan langsung dengan Selat Makassar di sebelah barat. Mayoritas masyarakatnya berada pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.
“Majene siap menjadi mitra strategis Kementerian HAM dalam membangun kawasan pesisir yang berkeadilan. Bagi kami, menjaga laut sama dengan menjaga kehidupan, dan menghormati hak nelayan adalah bagian dari penghormatan terhadap kemanusiaan,” tegasnya.
HAM sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional
Menanggapi hal tersebut, Wamen HAM Mugiyanto Sipin menegaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Baurung merupakan bagian dari upaya pemenuhan HAM, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Ia juga menekankan bahwa HAM menjadi prioritas utama dalam agenda pemerintahan nasional. Dalam kerangka Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, penguatan HAM ditempatkan pada poin pertama, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia.
“Poin ini menegaskan pentingnya perlindungan warga negara serta penghapusan segala bentuk diskriminasi. Karena itu, pembangunan yang berkeadilan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas pesisir,” ujar Mugiyanto.
Kunjungan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus memastikan bahwa nilai-nilai HAM benar-benar terimplementasi dalam setiap aspek pembangunan, hingga ke wilayah terluar dan kelompok masyarakat paling rentan di Indonesia.
