INPUTRAKYAT_LUTIM,—Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali melanjutkan pemantauan program kesehatan sekolah melalui kunjungan lapangan pada Senin (26/10/2026).
Pemantauan dilakukan secara menyeluruh dari sekolah umum hingga Sekolah Luar Biasa (SLB) guna memastikan standar kesehatan terpenuhi secara merata.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pemkab Luwu Timur bersama Save the Children Indonesia dan Yayasan Celosia Marennu sebagai tindak lanjut dari Working Group Healthier Smiles Program.
Tiga tim pengamat diterjunkan secara serentak ke lima kecamatan, meliputi: Kecamatan Tomoni (SDN 185 Harapan Makmur dan SLB Tunas Harapan Bangsa), Kecamatan Malili (SDN 220 Cerekang), Kecamatan Angkona (SDN 202 Angkona), Kecamatan Kalaena (SDN 155 Karya Mukti), Kecamatan Mangkutana (SDN 150 Mangkutana).
Pelibatan SLB Tunas Harapan Bangsa menegaskan bahwa instrumen kesehatan, sanitasi, dan layanan higienitas dirancang untuk diakses secara setara oleh anak-anak berkebutuhan khusus.
Evaluasi tim sendiri berfokus pada tiga aspek utama: pendidikan dan pelayanan kesehatan, fasilitas sanitasi, serta lingkungan sekolah sehat.
Kepala Bidang Sekolah Dasar Disdikbud Luwu Timur, Agus Zaman, menyampaikan apresiasi atas kesiapan sekolah yang dikunjungi.
Ia berharap agar fasilitas pendukung kesehatan serta kebersihan lingkungan sekolah dapat terus dijaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
“Standar kesehatan dan kebersihan di satuan pendidikan menjadi faktor penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Hal ini dinilai krusial tidak hanya untuk mencegah penyebaran penyakit, tetapi juga guna menciptakan rasa aman, nyaman, serta mengoptimalkan konsentrasi para peserta didik selama mengikuti kegiatan akademik di sekolah,” tuturnya.
Hal senada disampaikan Kepala Bidang PPA Dinsos P3A Luwu Timur, Ramlah Muhammad Djono Sanusi. Menurutnya, pemenuhan hak dasar anak atas lingkungan yang sehat bersifat krusial demi kenyamanan peserta didik dalam menuntut ilmu.
Seluruh hasil peninjauan lapangan ini nantinya akan dievaluasi secara berkala untuk merumuskan rekomendasi kebijakan lanjutan.
