INPUTRAKYAT_LUWU,–Aksi protes yang dilakukan IPM Se-Luwu Raya disampaikan secara terbuka di lokasi pelaksanaan Muktamar XXIV di Makassar, yang berlangsung pada 5–8 Februari 2026. Aksi tersebut menjadi bagian dari gerakan kolektif pelajar Luwu Raya dalam menyuarakan pemekaran Provinsi Luwu Raya serta tuntutan keadilan pembangunan dan pendidikan di wilayah terpencil.
Dalam momentum tersebut, pimpinan daerah IPM se-Luwu Raya membentangkan spanduk bertuliskan “Provinsi Luwu Raya” di sela-sela sambutan perwakilan presiden, Zulkifli Hasan, yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk simbolik penyampaian aspirasi pelajar terhadap ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan di wilayah Luwu Raya.
Namun, aksi tersebut berujung pada pembubaran paksa oleh panitia pelaksana yang berada di bawah struktur Pimpinan Wilayah Sulawesi Selatan. Tindakan ini memicu kecaman keras dari IPM Se-Luwu Raya yang menilai bahwa ruang demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat justru direpresi dalam forum resmi organisasi.
Salah satu narasumber, Muhammad Akmal, menegaskan bahwa gerakan tersebut merupakan gerakan murni yang lahir dari keresahan pelajar terhadap kondisi nyata pendidikan di daerah-daerah terpencil seperti Seko, Rampi, Walmas, dan wilayah pelosok lainnya yang selama ini minim perhatian pemerintah.
“Gerakan IPM Se-Luwu Raya ini betul-betul berangkat dari keresahan pelajar. Kami melihat langsung bagaimana kondisi pelajar di daerah-daerah terpencil yang sangat jauh dari perhatian pemerintah. Faktor utamanya adalah jauhnya jarak antara Luwu Raya dan pusat pemerintahan provinsi, sehingga teman-teman sepakat untuk menyuarakan pemekaran Luwu Raya,” ujar Muhammad Akmal.
Ia juga mengecam keras tindakan pembubaran paksa yang dilakukan panitia pelaksana.
“Yang sangat kami sayangkan, gerakan yang kami lakukan tidak di-notice oleh pemerintah yang hadir, bahkan PW IPM Sulsel itu sendiri. Kami mengecam keras tindakan agresif panitia pelaksana yang mencoba membubarkan paksa gerakan yang kami suarakan,” tegasnya.
Sementara itu, Resky selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah IPM Luwu Utara, menegaskan bahwa pemekaran Provinsi Luwu Raya merupakan kebutuhan strategis agar pengelolaan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan, dapat dilakukan secara mandiri dan tepat sasaran.
“Provinsi Luwu Raya harus mekar agar kesenjangan dan pemerataan pembangunan pendidikan di Luwu Raya bisa dikelola sendiri oleh Luwu Raya, sehingga pembangunan benar-benar tepat sasaran,” ujar Resky.
Ia juga menambahkan bahwa IPM di Luwu Raya secara kelembagaan memiliki kapasitas untuk mengelola wilayahnya sendiri.
“Kami sebagai pengurus IPM di Luwu Raya mampu mengelola wilayah kami sendiri. Kehadiran PW Sulsel yang berkantor di Makassar sangat sulit mengawal kami karena jarak yang terlalu jauh. Begitu pula ketika pimpinan daerah di Luwu Raya menghadiri kegiatan wilayah, dibutuhkan anggaran besar, mulai dari transportasi hingga biaya lainnya. Akibatnya, kegiatan wilayah tidak terserap secara maksimal oleh kader-kader IPM yang ada di Luwu Raya,” jelasnya.
Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Daerah IPM Luwu Utara yang menilai bahwa gerakan ini lahir dari kesadaran kolektif pelajar terhadap ketimpangan pendidikan yang masih nyata terjadi.
“Gerakan kemarin merupakan gerakan yang betul-betul murni dari kesadaran diri pelajar. Kita sebagai IPM Luwu Raya harus turut prihatin karena masih banyak ketimpangan, khususnya dalam dunia pendidikan. Kita sudah berada di tahun 2026, di mana pelajar seharusnya sudah memahami dunia teknologi. Namun yang terjadi di daerah kami justru berbanding terbalik. Di beberapa pelosok Luwu Raya, proses belajar masih menggunakan kapur, bahkan ada sekolah yang dindingnya masih papan dan sudah rapuh,” ujarnya.
Ia berharap gerakan ini mampu mendorong keterlibatan aktif pemerintah dan organisasi pelajar.
“Harapan kami, melalui gerakan ini pemerintah—baik provinsi maupun pusat—serta IPM secara kelembagaan dapat berkontribusi nyata dalam meningkatkan perhatian dan kualitas dunia pendidikan di Luwu Raya,” lanjutnya.
Arifin, selaku perwakilan Pimpinan Daerah IPM Palopo, turut menegaskan bahwa pemekaran Provinsi Luwu Raya adalah solusi struktural untuk pemerataan pembangunan dan pengelolaan pendidikan yang lebih efektif. Provinsi Luwu Raya harus mekar agar kesenjangan dan pemerataan pembangunan pendidikan di Luwu Raya bisa dikelola sendiri oleh Luwu Raya, sehingga pembangunan benar-benar tepat sasaran. Kami sebagai pengurus IPM di Luwu Raya juga mampu mengelola wilayah kami sendiri,” tegas Arifin.
Ia juga menyoroti persoalan jarak dan beban biaya sebagai hambatan serius dalam sistem kelembagaan saat ini. “PW Sulsel yang berkantor di Makassar sangat sulit mengawal kami karena jaraknya terlalu jauh. Begitu pula pimpinan daerah di Luwu Raya, ketika menghadiri kegiatan wilayah membutuhkan anggaran besar, mulai dari transportasi hingga biaya lainnya. Akibatnya, kegiatan wilayah tidak terserap secara maksimal oleh kader-kader IPM yang ada di Luwu Raya,” tambahnya.
IPM Se-Luwu Raya menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar aksi simbolik atau agenda pemekaran administratif semata, melainkan perjuangan struktural untuk keadilan pembangunan, pemerataan akses pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah Luwu Raya.
Gerakan ini diharapkan menjadi titik awal konsolidasi gerakan pelajar Luwu Raya dalam membangun agenda bersama yang berorientasi pada transformasi pendidikan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
