INPUTRAKYAT_LUTIM,–Untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, sekaligus agar masyarakat mengetahui tata cara dan pelaksanakan bantuan hukum yang ada di Sulsel, Anggota DPRD Provinsi Sulsel, H.Andi Hatta Marakarma, MP melaksanakan Konsultasi Publik Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah), di Aula Hotel Sikumbang, Kecamatan Tomoni, kabupaten Luwu Timur, Minggu (29/11/2020).
Dengan materi “Penjelasan Akademik Ranperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin” Ketua Praksi Golkar ini hadirkan 3 Pemateri Hukum serta Tim perumus yang akan menyempurnakan masukan-masukan terkait hukum untuk masyarakat miskin.
Selain 3 pemateri hukum yang dihadirkan, Kabag Hukum Luwu Timur (Amran Akmal S.Stp), Wakil Dekan Fakar Hukum Uniu Andi Djemma Dewan Kehutanan RI (DR.Abdul Rahman Nur SH.MH), dan Anggota Reskrim Polres Luwu Timur (Aiptu Yakop Lili) juga hadir dalam acara Konsultasi Publik tersebut, beberapa Anggota DPRD Luwu Timur yg sempat hadir, 5 Orang Tim Perumus, Camat Mangkutana, Para Kepala Desa di tiap Kecamatan di Luwu Timur, serta para tokoh-tokoh yang berperan penting di wilayah lingkup Luwu Timur.
Andi Hatta Marakarma dalam penjelasannya mengatakan, bahwa pemerintah daerah provinsi Sulsel bersama DPRD perlu membentuk peraturan daerah tentang penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
“Dengan terbentuknya Perda maka dapat menjadi landasan hukum bagi masyarakat miskin dalam upaya memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya dengan dukungan dari pemerintah daerah,” ucapnya.
Ditambahkannya, dengan adanya rancangan Raperda maka proses bantuan hukum untuk warga miskin akan terjamin dan memenuhi hak untuk mendapatkan akses Bantuan Hukum bagi proses hukum yang tengah dihadapi masyarakat.
Liputan: Amk | Editor: Redaksi.
