Anggaran di OPD Akan Dipangkas 50 Persen untuk Penanganan Covid-19

  • Whatsapp

INPUTRAKYAT_LUTIM,–Untuk menanggulangi wabah virus corona atau covid-19, dikabarkan dana diseluruh organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten Luwu Timur akan dipangkas sebesar 50 persen.

Hal tersebut mengacu pada surat keputusan bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan nomor 119/2813/SJ dan nomor 177/KMK.07/2020.

Surat tersebut tentang percepatan penyusaian anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

Menindaklanjuti SKB itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menggelar rapat asistensi Rencana Kerja Anggaran (RKA) perubahan Tahun 2020.

Rapat tersebut berlangsung selama tiga hari, Jumat sampai Minggu, 17-19 April 2020, di Kantor BPKD Kabupaten Luwu Timur.

Ditemui usai rapat, Sekertaris Daerah Lutim, H. Bahri Suli mengatakan, bahwa APBD akan disesuaikan minimal 50 persen sebagaimana diatur dalam SKB tersebut.

50 persen ini bersumber dari belanja modal atau proyek dan lain-lain, katanya.

Hal itu dikarenakan akan terjadi pengurangan penerimaan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan misalnya dana DAK yang sudah harus dikeluarkan, terkecuali DAK kesehatan dan DAK pendidikan.

“Penyaluran dana perimbangan dari pusat dipastikan akan berkurang, karena pemerintah pusat membutuhkan dana cukup besar, sementara penerimaan negara juga sudah pasti berkurang sehingga berpengaruh ke pemerintah daerah,” terangnya.

Akibatnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan dipastikan bakal berkurang, sehingga diminta untuk disesuaikan dalam APBD Tahun 2020, beber Bahri Suli.

“Inilah yang akan dievaluasi, dan kemungkinan ada OPD yang tidak bisa mencapai 50 persen, dan mungkin juga ada OPD yang harus lebih dari 50 persen terutama yang belanja modalnya banyak,” ujarnya.

Yang pastinya kata dia, kita berusaha memenuhi maksud SKB dua Menteri tersebut, karena batas akhir penyampaian laporan paling lambat 23 April 2020.

Ketika ini tak terpenuhi, tentu ada sanksi ke daerah ini berupa penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) pada bulan Mei, tambahnya.

Untuk diketahui, dalam surat Bupati Luwu Timur menindaklanjuti SKB dua Menteri tersebut maka para OPD diminta melakukan rasionalisasi belanja pegawai terutama, mengendalikan atau mengurangi honorarium kegiatan dan pengelola dana BOS.

Tak hanya itu, melakukan rasionalisasi belanja barang atau jasa sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dengan mengurangi anggaran belanja yakni perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah, barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor, cetak dan pengadaan.

Pemeliharaan, perawatan kendaraan bermotor, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak dan peralatan.

Jasa konsultasi, tenaga ahli atau instruktur, narasumber, uang yang diserahkan ke pihak ketiga/masyarakat, makan dan minuman.

Liputan: Amk | Editor: Redaksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *