INPUTRAKYAT_JENEPONTO– Bupati Kabupaten Jeneponto Iksan Iskandar menyerahkan rancangan peraturan daerah perubahan APBD 2022. Penyerahan Ranperda kali ini dilakukan sebagai tindaklanjut dari Kesepakatan perubahan KUA/PPAS pada hari Senin tanggal 19 September 2022.
Penyerahan ini bisa di lakukan setelah pemerintah daerah melalui tim anggaran dan tim review inspektorat daerah melaksanakan tahapan verifikasi dan review perubahan RKA perangkat daerah, itu dilakukan kompilasi menjadi ranperda perubahan APBD.
Bupati Iksan Iskandar dalam sambutan memaparkan struktur APBD perubahan 2022,yang termuat dalam Ranperda yang diserahkan termasuk target penerimaan pad di rencanakan lebih Rp.20 Milyar.
“Target penerimaan pendapatan daerah direncanakan bertambah sebesar lebih dari 20 milyar tahun ini Salah satu yang menyebabkan peningkatan target karena adanya penerimaan dividen dan penerimaan bunga atas penempatan uang daerah yang melampaui target”Terangnya
Iksan juga menjabarkan tentang alokasi belanja daerah yang direncanakan bertambah sebesar lebih dari 65 miliyar.
“Penambahan itu nantinya akan dialokasikan pada belanja untuk menunjang sasaran prioritas pencapaian target kinerja perangkat daerah”Pungkas Iksan
Penambahan ini jug sebagai dukungan peningkatan infrastruktur publik, dukungan prioritas penurunan stunting termasuk juga rencana belanja atas penyelesaian pembayaran kewajiban program kegiatan yang belum terbayarkan pada tahun sebelumnya.
“Ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 ini diantaranya kondisi ekonomi makro daerah, kapasitas finansial daerah, pemenuhan urusan wajib daerah, serta upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah_”jelas Iksan Iskandar.
Rapat paripurna tingkat I Kemudian dilanjutkan dengan prosesi penyerahan Ranperda perubahan APBD 2022 oleh bupati H. Iksan Iskandar kepada ketua DPRD H. Arifuddin disaksikan puluhan anggota DPRD lainnya, unsur Forkopimda, para kepala OPD, camat dan stakeholderSetelah penyerahan, agenda selanjutnya yakni akan dilakukan pembahasan oleh badan anggaran (Banggar) DPRD bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah dan mitra kerja Perangkat daerah.
