Setelah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara dalam hal ini Badan Anggaran (Banggar), berkonsultasi di Dirjen Perimbangan Keuangan daerah, Kementrian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
Badan Anggaran DPRD Luwu Utara bertolak berkunjung ke Badan anggaran DPR RI untuk mempertanyakan tentang Kejelasan atas Penundaan Dana alokasi khusus (DAK) dan Dana alokasi umum (DAU) oleh Pemerintah Pusat, Jumat (15/09/17).
Kunjungan Badan Anggaran DPRD Luwu Utara ke DPR RI ini diterima langsung oleh Anggota Badan Anggaran DPR RI Andi Akmal bersama dengan staf Ahli Badan Anggaran DPR RI di Ruang rapat Badan Anggaran DPR RI.
Dalam kesempatan itu, Anggota Badan Anggaran DPR RI Andi Akmal menjelaskan jika terkait dengan Dana alokasi khusus (DAK) pada APBN Perubahan, DPR RI sudah komitmen bersama dengan Pemerintah pusat, telah mengalokasikan anggaran kurang lebih sebesar Rp 30 triliun.
“Khusus untuk DAK, kita tidak perlu lagi khawatir. Untuk DAK tahun 2016 yang dibayarkan tapi sudah selesai dikerjakan namun belum dibayarkan, Pemerintah pusat sudah menyiapkan anggaran kurang lebih 30 triliun, jadi semua proyek yang sudah selesai tapi belum dibayarkan itu akan digantikan semuanya dan Anggarannya ada pada APBN Perubahan,” kata Andi Akmal, Anggota Badan Anggaran DPR RI.
Sementara untuk DAU itu perlu dipelajari lebih dalam lagi, karena ini bergantung pada penerimaan negara. Kalau Penerimaan negara berkurang maka ini akan berdampak pada pengurangan DAU.
“Jika target penerimaan negara tidak tercapai, ini berdampak pada DAU. Oleh karena itu kedepannya kita perlu pikirkan ini lebih dalam lagi, khususnya dalam menetapkan target penerimaan dan pendapatan,”terang Andi Akmal, Anggota Badan Anggaran DPR RI.
Liputan: Rama | Editor: Zhakral.
