Di Tengah Pandemi Corona, Pemerintah Akan Salurkan BLT, PKH, Rastra dan BLT Dana Desa

  • Whatsapp

INPUTRAKYAT_LUTIM,–Masyarakat diperhadapkan kesulitan ekonomi ditengah pandemi corona atau covid-19.

Untuk itu, pemerintah dikabarkan akan menyalurkan sejumlah bantuan ke masyarakat.

Seperti, bantuan langsung tunai (BLT) dari Kementerian Sosial dan bantuan program keluarga harapan (PKH).

Tidak hanya itu, ada pula bantuan terhadap program beras untuk keluarga sejahtera (Rastra) serta BLT dari pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD).

Kepala Dinas Sosial Luwu Timur, Sukarti menuturkan, bahwa keempat bantuan tersebut akan disalurkan ke masyarakat, ungkapnya, Selasa (21/04/2020).

Adanya bantuan tersebut disebabkan pandemi wabah virus corona yang saat ini dihadapi masyarakat, ujarnya lagi.

Dijelaskannya, BLT dari Kemensos itu berupa uang sebesar Rp 600 ribu per triwulan yang diterima oleh masyarakat di Kantor Pos.

“Dari data kami, ada sekitar 17 ribu KK yang akan menerima bantuan tunai tersebut,” katanya.

Sementara dua program lainnya yang sudah berjalan sebelumnya yakni PKH dan Rastra juga akan disalurkan, dan program ini disebut bantuan pangan non tunai.

“Dalam daftar kami, ada sekitar 7000 KK penerima PKH dan 4 ribu KK penerima Rastra,” paparnya.

Menurutnya, penerima PKH itu kalau dirata-ratakan sekitar Rp 2 juta pertahun, dan ini berpariasi. Untuk program Rastra, hanya mendapatkan bantuan beras.

Semua nama penerima BLT ini merupakan data sebelumnya dari Desa. Demikian halnya PKH dan Rastra, bebernya.

“Namun daftar nama-nama tersebut tetap akan kami evaluasi ulang, dan program ini diluar dari data program Desa,” tandasnya.

Untuk program BLT Desa, mereka akan mendata masyarakat yang diluar daftar program kami, agar data penerima manfaat mereka tidak tumpang tindih.

BLT Desa tersebut bersumber dari Dana Desa yang besaran nilainya sama dengan BLT Kemensos yakni Rp 600 ribu per KK, jelasnya.

Disinggung indikator penerima BLT Desa kata Sukarti, penyaluran tidak lagi mengacu ke 14 poin diantaranya luas lantai 8 m2 per orang, lantai tanah dan seterusnya.

Karena, sepahaman saya bantuan ini ditujukan bagi masyarakat yang terdampak dari segi kesehatan (Corona) dan dampak ekonomi.

Dimaksud terdampak ekonomi adalah terputusnya penghasilan masyarakat akibat corona serta tidak memiliki mata pencaharian tetap.

“Yang tidak bisa diberikan bantuan ini yaitu masyakarat yang memiliki pendapatan perbulan, PNS, TNI, Polri, pengusaha, pedagang dan lain-lain,” ucap Sukarti.

Lanjutnya, pemerintah Desa tidak boleh menetapkan jumlah masyarakat yang akan dibagikan bantuan.

Misalnya, menetapkan jumlah penerima manfaat sekian di Desa, lalu jumlah itu dibagi ke setiap Dusun, nah’ kalau itu diberlakukan, dipastikan pembagian akan tidak merata.

“Saran saya, percayakan setiap dusun mendata warganya yang memenuhi kriteria, kemudian melaporkan ke Desa, sehingga penyaluran di luar dari program kami, bisa tersentuh dengan baik,” pintanya.

Terakhir, ada pula bantuan dari pusat bagi karyawan yang di PHK. Ini ditangani Disnaker Lutim. Caranya, karyawan akan mendaftarkan diri melalui online kemudian diberikan kartu pra kerja, tambahnya.

Liputan: Amk | Editor: Redaksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *