INPUTRAKYAT_LUTIM,–Lagi-lagi, nasib tenaga upah jasa memprihatinkan pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Demikian dialami Rina, selaku Tata Usaha (TU) yang berstatus upah jasa di SMPN 1 Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur.
“Saya memilih berhenti dari pekerjaan pak karena gaji saya selama tujuh bulan terhitum mulai Juni 2020 sampai saat ini belum dibayarkan,” ungkap Rina, Minggu (31/01/2021).
Beberapa kali saya pertanyakan hak saya tapi tidak pernah digubris kepala sekolah, dan bahkan persoalan ini saya sudah adukan ke Sekertaris Dinas Pendidikan.
Lanjutnya, waktu saya dipertemukan dengan pak Kepsek, Ibu Sekdis meminta agar gaji saya tetap dibayarkan, tetapi lagi-lagi sampai saat ini tidak ada kejelasan.
Setelah pertemuan itu kata Rina, pak Kepsek lagi-lagi cerita dengan teman-teman di sekolah kemudian mereka sampaikan ke saya kalau ia tetap tidak mau memberikan gaji saya.
Sebelumnya, pak Kepsek tak mau bayarkan gaji saya karena alasan saya jarang masuk kerja. Sementara saat itu lagi suasana pandemi covid-19. Dan pak kepsek tahu kalau saya punya riwayat penyakit. Tetapi lagi-lagi dia tidak mau terima alasan itu.
Ditanya soal Pilkada, Rina menuturkan, kalau persoalan ini kemungkinan ada sangkut pautnya, karena saya memang memilih Paslon nomor urut 2 saat itu.
“Meski saya memilih Paslon nomor urut 2 di Pilkada, tapi saya tidak pernah berkampanye,” tegas Rina.
Memang sebelum Pilkada, teman-teman sempat bisik-bisik ke saya kalau kita disuruh memilih Paslon nomor urut satu.
Terus kemarin ada pula teman yang bocorkan ke saya dan mengatakan, kita tahu kenapa kita disuruh masuk kerja setiap hari, karena Pilkada, supaya bisa diawasi siapa-siapa saja yang berpihak.
Tak sampai disitu, ada pula teman yang sampaikan ke saya bahwa pak Kepsek pernah ngomong kalau gaji saya tidak akan dibayarkan.
Tidak hanya itu, dia juga mengatakan, nanti setelah Pilkada dilihat kalau pilihannya (Ibas-Rio-red) menang, saya yang keluar atau dia kah (Rina-red) yang keluar.
“Makanya sampai saat ini saya tidak pernah lagi masuk kantor. Dan buat apa lagi saya masuk kalau hak saya tidak mau dia berikan,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari Kepala Sekolah SMPN 1 Nuha terkait persoalan tersebut.
Liputan: Amk | Editor: Redaksi.
