INPUTRAKYAT_LUTIM- Fraksi Golkar DPRD Luwu Timur, Aripin meminta pemerintah kabupaten memberi perhatian terhadap nasib 208 pegawai upah jasa yang tidak lulus mengikuti seleksi CPNS/PPPK.
Itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar, Aripin dalam rapat paripurna pendapat akhir fraksi fraksi terhadap ranperda tentang perubahan APBD tahun Anggaran 2025, Jumat (22/8/2025).
”Kami dari Fraksi Golkar mendorong pemerintah daerah untuk mengakomodir 208 orang upah jasa tersebut menjadi PPPK paruh waktu, sesuai dengan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah” harap Aripin.
Desakan Fraksi Golkar menjadi pengingat bahwa tenaga upah jasa memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan.
