Gelar Unras, FMAK Desa Polda Sulsel Usut Tuntas Dugaan Kasus Korupsi di Luwu Timur

  • Whatsapp

INPUTRAKYAT_LUTIM,–Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Anti Korupsi (FMAK) menggelar unjuk rasa didepan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulsel.

Aksi yang berlangsung di Jl Perintis Kemerdekaan 15, Kota Makassar, Selasa (12/01/2020) itu, mendapat pengawalan ketat dari kepolisan dan TNI.

Dalam orasinya, Ketua Front Mahasiswa Anti Korupsi (FMAK) Sulsel, Bogin Wijaksana mengatakan, kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas PMD Luwu Timur harus segera di tuntaskan. Jangan ada yang coba bermain-main dalam kasus ini, tegas Bogin.

Terkait kasus yang disampaikan, beberapa waktu lalu FMAK Sulsel telah melaporkan ke unit Tipikor Dirkrimsus Polda Sulawesi Selatan soal adanya dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tenda kerucut dan peta potensi desa.

“Namun berdasarkan hasil investigasi dari anggota kami yang ada di Lutim, ternyata ada temuan baru yakni kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan internet desa,” tambahnya.

Saat meminta untuk audiens, pihak Dirkrimsus Polda Sulsel menyambangi massa aksi. Menurutnya, pihaknya dalam hal ini penyidik Tipikor, sementara melakukan investigasi ke Luwu Timur terkait laporan dari teman-teman FMAK.

Iptu Sutomo selaku penyidik dari Unit Tipikor Dirkrimsus Polda Sulsel, saat di hubungi via telepon mengungkapkan, kalau aat ini dirinya bersama tim sedang berada di Luwu Timur.

“Kami berterima kasih kepada adik-adik FMAK Sulsel, karena bersedia mengawal kasus ini. Insha Allah kami akan usut tuntas,” jelas Sutomo.

Tak sampai disitu, massa aksi dari FMAK Sulawesi Selatan kembali menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas.

Bogin Wijaksana juga memaparkan ke awak media usai melakukan aksi dan sekaligus merilis pernyataan sikapnya atas kasus korupsi yang ada di kabupaten Luwu Timur.

Menurut Bogin, dua dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sudah harus disikapi. Apalagi ini sudah terjadi beberapa tahun lalu.

“Ini kan sudah dilaporkan sejak 2017 dan 2018. Setau kami, penetapan tersangka juga sudah ada. Jadi kami mendesak agar Polda segera mengambil alih dugaan kasus korupsi di dua instansi di Luwu Timur,” imbuhnya.

Untuk diketahui, status tersangka yang melilit Kepala Dinas Pendidikan Luwu Timur, La Besse sudah berjalan empat tahun.

Saat itu, Kepala Dinas La Besse ditetapkan tersangka oleh penyidik Polres Luwu Timur pada 7 Februari 2017 lalu yang diduga telah melakukan pungutan liar (pungli) di sekolah sebesar Rp 23 ribu bagi guru dan siswa untuk mengecek golongan darah.

Selain La Besse, pihak rekanan Agus Setiawan ikut pula ditetapkan sebagai tersangka dengan mengeluarkan surat rekomendasi tertanggal 16 Januari 2017, dengan nomor 410/028/I/Dik-LT/2017.

Terpisah, untuk dugaan kasus empat item khususnya pengadaan jaringan internet desa yang dianggarkan melalui Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 lalu, pihak Inspektorat Lutim telah menemukan adanya indikasi kerugian negara dan sudah di sampaikan ke Polres Luwu Timur.

Saat itu kata Bogin, pihak inspektorat kabupaten Luwu Timur sudah mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan hasil audit pengadaan jaringan internet desa ke Polres Luwu Timur.

Untuk diketahui, anggaran pengadaan jaringan internet desa sebesar Rp 15.000.000, perdesa di anggarkan melalui Dana Desa Tahun anggaran 2017.

Dari hasil temuan itu juga dibenarkan Kanit Tipikor Sat Reskrim Polres Luwu Timur, Aiptu Yakop Lili pada Juli 2020 lalu.

Aiptu Yakop Lili juga menuturkan kalau dugaan kasus tersebut sementara dalam penyelidikan.

Bahkan ia juga menyebut ada dua item yang dilaporkan sudah dinyatakan selesai, yakni pengadaan internet desa dan papan transparansi. Sementara kedua kasus lainnya yaitu pengadaan tenda kerucut beserta peta potensi desa sementara dalam proses, bebernya kala itu, kunci Bogin.

Liputan: Rls | Editor: Redaksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *