Genjot PAD, DPRD Luwu Timur Raker Bersama Pemda

  • Whatsapp

INPUTRAKYAT_LUTIM,–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu bersama pengelola Pendapatan untuk memberikan catatan-catatan yang harus menjadi perhatian Pemda Luwu, dalam mengenjot Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), Selasa (21/07/2020).

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) H. Amran Syam mengatakan, bahwa Kedepan OPD baru yaitu Dinas pendapatan yang akan dibentuk harus lebih optimal dan bekerja keras untuk mencari sumber sumber pendapatan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah juga harus dievaluasi sesuai dengan Business Plan (rencana bisnis) masing masing BUMD.

Pendapatan daerah jangan selalu tergantung dari sektor pertambangan, jangan sampai aset daerah kita habis dijual tapi tidak memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pembiayaan pembangunan di daerah ini,

“Badan pengelolaan Pendapatan daerah dan BUMD harusnya lebih berinovasi untuk kepentingan pembangunan daerah ini,” jelas Ketua DPRD.

Senada dengan itu Wakil Ketua I DPRD, H.M. Siddiq BM mengatakan, bahwa Pemda dan BUMD harusnya lebih bernyali dan kreatif dengan bekerja sama dengan perusahan lainnya seperti PT. Vale, PT. CLM dan yang lain untuk ikut berkolaborasi dan berkompetisi dalam kegiatan pertambangan sehingga dapat berperan serta dalam meningkatkan pendapatan daerah.

“Saran kami Pemerintah Daerah membentuk tim untuk mengevaluasi BUMD kalau perlu diundang khusus, DPRD siap hadir bersama sama mengevaluasi,” tegasnya

Sementara itu ditempat yang sama Kepala BPKD Ramadhan Pirade mengungkapkan bahwa pendapatan kita masih tergantung dari sektor Pertambangan sekitar 30 persen dari APBD atau sekitar Rp 300 Miliar. Kedepan Pemda akan segera mengkaji sumber pendapatan baru yang berasal dari Perkebunan Kelapa Sawit yaitu CPO (Crude Palm Oil).

“Ini masih membutuhkan pengkajian yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memaksimalkan potensi daerah yang ada untuk menambah pundi-pundi pendapatan asli daerah,” terangnya.

Tentunya bagi BUMD untuk segera dilakukan evaluasi total baik dari manajemen kepemimpinan sampai dengan kegiatan usaha agar dapat berjalan efektif, efisien dan produktif yang tentunya dibutuhkan dukungan penuh dari legislatif, pungkasnya.

Liputan: Hms DPRD | Editor: Redaksi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *