INPUTRAKYAT_PALOPO,–Ratusan Mahasiswa Tana Luwu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Palopo, Rabu 23 Januari 2019 berujung bentrok.
Aksi tersebut bersamaan dengan perayaan puncak hari Hari Jadi Luwu (HJL) ke-751 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) yang sedang dilaksanakan Pemerintah se-Luwu di Stadion Lagaligo, Kota Palopo, Rabu, 23 Januari 2019.
Ratusan Mahasiswa Tana Luwu menyuarakan Pemekaran Provinsi Luwu Tengah. Mereka mendesak pemerintah untuk mencabut moraturium DOB untuk mempermudah pembentukan Kabupaten Luwu Tengah dan pembentukan Provinsi Luwu Raya
Teriakan bentuk DOB Kabupaten Luwu Tengah dan bentuk Provinsi Luwu Raya berujung dengan tembakan gas air mata dari aparat
Aksi ini disuarakan secara serentak oleh seluruh elemen mahasiswa yang berasal dari Tana Luwu.
Dari Pantauan Media, Beberapa fasilitas Kantor Walikota mengalami kerusakan. Kaca salah satu ruangan pecah dan beberapa fasilitas lainnya juga rusak akibat lemparan batu.
Tidak hanya itu, Beberapa anggota aparat keamanan dan pengunjuk rasa juga mengalami luka-luka.
Kabag Ops Polres Palopo AKP Sanodding saat dikonfirmasi mengatakan, beberapa pengunjuk rasa diamankan karena diduga melakukan pengrusakan.
“Ada beberapa pengunjuk rasa yang diamankan tapi saya belum tahu pasti berapa yang diamankan,” Ungkapnya.
Sementara, Koordinator Aksi, Ittong Sulle mengatakan, kericuhan terjadi karena kesalahpahaman antara mahasiswa dan petugas. Dimana, aksi mereka ada yang mencoba untuk membubarkan secara paksa.
Hasil dari aksi para mahasiswa kembali mengkritik empat kepala daerah di Luwu Raya.
“Ini adalah gerakan mosi tidak percaya pada empat kepala daerah yang memimpin Tana Luwu saat ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dalam sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Wali Kota Palopo, HM Judas Amir dan Bupati Luwu Timur, Thorig Husler kembali menegaskan komitmennya untuk membantu pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (Luteng)
“Saya dan Pak Wali secara langsung telah menyampaikan ke Pak Jokowi saat beliau berada di Kota Palopo baru-baru ini. Pak Jokowi katakan, tidak masalah,” kata Nurdin Abdullah belum lama ini.
Hanya saja, pembentukan Kabupaten Luwu Tengah butuh proses yang matang. Apa lagi banyak daerah lain yang menuntut hal yang sama. Sehingga dibutuhkan persiapan yang baik.
“Soal Luteng saya sampaikan ke Pak Jokowi saat berada di Palopo. Rancu ini daerah, Walmas letaknya terpisah dari induknya Kabupaten Luwu, ada Kota Palopo yang mengantarai. Kasian warga jauh mengurus. KTP misalnya, mana lagi urusan lain, seperti persoalan pemadam kebakaran,” terangnya
“Saya bersama Wali Kota Palopo sudah sampaikan Pak Jokowi bahwa Luteng sudah layak menjadi sebuah kabupaten tersendiri, namun ada banyak daerah lain yang juga antri. Namun saya dan Pak Wali sudah mendesak Pak Jokowi, dan beliau bilang tidak ada masalah,” pungkasnya.
Liputan: Rk | Editor: Amk.
