INPUTRAKYAT_LUTIM,–PT. Citra Lampia Mandiri diduga belum mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait aktivitas hauling dari KM 2 ke Terminal khusus serta izin penyebrangan (crossing) pada Jalan Trans Sulawesi dari Balai Besar Jalan Kementerian Perhubungan RI.
Hal tersebut terkuak saat ratusan masyarakat dari empat Desa yakni Harapan, Pasi-Pasi, Pongkeru dan Laskap membacakan tuntutan sikap dalam unjuk rasa di Halaman Kantor Bupati Luwu Timur, Jumat (05/10/18).
Selain itu, masyarakat juga menuntut agar proses perekrutan tenaga kerja secara transparan dan memprioritaskan tenaga kerja lokal bukan tenaga kerja diluar areal admistrasi IUP operasi produksi PT. CLM serta memberikan kesempatan berusaha yang luas bagi masyarakat ke empat desa tersebut.
Tak sampai disitu, para demonstran juga meminta perusahaan untuk membayar kewajiban atas pajak mineral bukan logam dan batuan serta menyampaikan laporan penggunaan bahan material tersebut yang digunakan sebagai keperluan operasional tambang seperti pembuatan jalan tambang dari KM 1 ke KM 24.
Menyertakan seluruh administrasi perizinan pengguanaan terminal khusus baik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Tuntutan tersebut juga tertuang dalam surat rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Luwu Timur sebagaimana tindak lanjut rapat kerja dan hasil peninjauan lapangan oleh Pimpinan dan Komisi III DPRD Lutim pada 1-2 Oktober 2018 lalu.
Dalam surat tersebut DPRD meminta Bupati Luwu Timur untuk mempertimbangkan menghentikan sementara waktu kegiatan operasional pengiriman ore material ke Kabupaten Bantaeng sampai dipenuhinya kewajiban PT. CLM.
Diduga pernyataan tersebut tak diindahkan sejak terbitnya pada 2 Oktober 2018 sampai saat ini, sehingga masyarakat ke empat desa tersebut kembali menggelar unjuk rasa untuk mendesak Bupati Luwu Timur melakukan penghentian sementara aktivitas tambang PT. CLM.
Dihadapan Wakil Bupati Lutim, Irwan Bachri Syam saat menemui para demonstran, masyarakat menyampaikan akan kembali menggelar aksi besar-besaran ketika hal tersebut tak diindahkan, ungkap masyarakat dalam orasinya.
Liputan: Arif | Editor: Amk.
