INPUTRAKYAT_LUTIM,–Komisi III DPRD Kabupaten Luwu Timur menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Hualy Nikel Indonesia (HNI), Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Selasa (17/6/2025) pukul 11.00 WITA di Ruang Aspirasi DPRD.
Rapat ini membahas perkembangan kegiatan PT HNI di Luwu Timur, khususnya terkait perizinan dan rekrutmen tenaga kerja lokal.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Badawi, menyoroti belum adanya kejelasan terkait izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas PUPR. Ia mempertanyakan komitmen perusahaan dalam mematuhi regulasi daerah.
“Apakah HNI memang sengaja atau tidak mau mengurus perizinan? Ini perusahaan besar, penghasilannya triliunan. Masa soal izin saja tidak selesai? Jangan sampai kejadian tahun 2014 terulang, saat kantor DPRD hampir dibakar masyarakat karena persoalan pembebasan lahan,” tegas Badawi.
Ia juga meminta PT Vale, yang menjadi mitra dalam proyek tersebut, untuk serius mengawal proses pembebasan lahan agar tidak menimbulkan konflik sosial di kemudian hari.
