INPUTRAKYAT_LUTIM,—Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mulai mematangkan arah penataan ruang Kawasan Transmigrasi Mahalona, Kecamatan Towuti, melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Dokumen ini menjadi acuan dalam mengarahkan pertumbuhan kawasan, pengembangan ekonomi pedesaan, sektor tanaman pangan, hingga penataan aset agar berjalan lebih terencana dan sesuai dengan potensi wilayah.
Pembahasan tersebut dilaksanakan melalui Konsultasi Publik (KP) I RDTR dan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Transmigrasi Mahalona yang digelar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Luwu Timur, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan ini dipimpin Sekretaris Daerah Luwu Timur, Dr. Ramadhan Pirade, didampingi Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I, Murti Ningrum. Turut hadir, perwakilan perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, para camat, kepala desa, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Dalam pembahasan tersebut, penyusunan RDTR diarahkan untuk merumuskan struktur ruang, pola ruang, dan peraturan zonasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan Kawasan Transmigrasi Mahalona. Perencanaan ini juga diintegrasikan dengan KLHS guna memastikan pembangunan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup.
Sekda Ramadhan Pirade, menjelaskan bahwa penyusunan RDTR Kawasan Transmigrasi Mahalona merupakan bagian dari bantuan teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Menurutnya, keberadaan RDTR sangat penting untuk memberikan kepastian arah pembangunan, terlebih kawasan Mahalona berada pada jalur lintas provinsi yang memiliki potensi untuk terus berkembang.
“Melalui RDTR ini, kita ingin memastikan pembangunan di kawasan Mahalona memiliki arah dan pedoman yang jelas. Apalagi, wilayah ini berada di jalur lintas provinsi sehingga perlu ditata dengan baik agar pengembangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi kawasan,” ujar Ramadhan.
Terakhir Ia menambahkan, dokumen RDTR nantinya juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung kemudahan perizinan dan menarik investasi, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di wilayah Mahalona.
Liputan: (asn/ikp-humas/kominfo-sp)
