INPUTRAKYAT_LUTIM,– PT Vale Indonesia Tbk menyatakan menghormati proses yang sedang berjalan terkait pengadaan ambulans dalam program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Perseroan.
“Perusahaan mendukung prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik dalam setiap pelaksanaan program sosial perusahaan,” ungkap Head of Corporate Communications PT Vale, Vanda Kusumaningrum dalam keterangan resminya, Senin (18/5/2026).
Menurutnya, program pengadaan ambulans tersebut merupakan bagian dari program PPM sektor kesehatan yang mengacu pada Rencana Induk Program Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) sesuai ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bidang pemberdayaan masyarakat.
“Program ini disusun melalui mekanisme atas usulan dan kesepakatan masyarakat atau desa sebagai penerima manfaat,” ujar Vanda.
Ia menjelaskan, program tersebut dijalankan sebagai bagian dari komitmen bersama untuk mendukung kemandirian masyarakat pascatambang dengan tujuan meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Ia menegaskan, PT Vale tidak memiliki keterlibatan dalam penentuan program, pengelolaan dana, penggunaan rekening, maupun pelaksanaan transaksi oleh pihak vendor atau pelaksana pengadaan.
Kata Vanda, perusahaan turut terdampak atas situasi tersebut karena program pengadaan ambulans merupakan bagian dari komitmen sosial perusahaan yang ditujukan bagi kepentingan masyarakat dan telah dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku.
Karena itu lanjutnya, PT Vale berharap proses yang berjalan dapat berlangsung secara baik, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Hal ini penting untuk memberikan kepastian bagi masyarakat, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan program-program pemberdayaan masyarakat tetap berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi daerah,” katanya.
Sebagai perusahaan yang menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG), Ia menegaskan, terus melakukan penguatan tata kelola dan pengawasan program sosial guna memastikan implementasi program berjalan secara prudent, transparan, dan akuntabel.
“Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan di wilayah operasional,” pungkasnya.
