INPUTRAKYAT_MAKASSAR – Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar bekerjasama dengan Pelabuhan Perikanan Untia dan Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (ISKINDO).
Melaksanakan kegiatan temu akbar nelayan Sulsel dan Tudang Sipulung dengan tema “Tata Kelola dan Keberlanjutan Bisnis Perikanan di Indonesia”. Senin 15 Juli 2019.
Pada acara yang di hadiri 300 nelayan Sulsel ini Kepala Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar Sitti Chadidjah, menyampaikan BKIPM merupakan institusi yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan terkait sertifikasi kesehatan ikan dan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi kegiatan ekspor, impor maupun antar area di dalam wilayah Republik Indonesia.
Sehingga ikan dan/atau hasil perikanan tersebut sehat, aman dan layak dikonsumsi serta tidak membahayakan lingkungan. Trend semacam ini dalam istilah internasional disebut dengan “One Health”.
Sinergitas dan harmonisasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan kelautan dan perikanan di daerah.
Di Sulawesi Selatan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan BKIPM telah bersinergi dalam perencanaan pembangunan TPI Higienis.
Konsep TPI Higienis akan mengintegrasikan konsep higienis dan modern sehingga ikan yang diperdagangkan memiliki standar mutu sesuai dengan kesehatan, bahan pangan higienis dan memenuhi syarat sanitasi lingkungan.
Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar pada tahun 2018 telah menerbitkan sertifikat kesehatan ikan untuk ekspor sebanyak 10.661 sertifikat dengan kenaikan jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) sebanyak 112 unit pengolahan dari tahun sebelumnya yaitu 94 unit atau meningkat sebesar 16%.
Selain itu, nilai Dwelling Time (DT) yang disumbangkan oleh pemeriksaan KIPM saat ini hanya 0,03 hari dari keseluruhan nilai DT nasional yang mencapai 3,7 hari.
Angka tersebut memberikan arti bahwa semakin banyak sertifikat yang diterbitkan maka kebutuhan masyarakat akan pelayanan BKIPM semakin tinggi sehingga Badan KIPM harus terus memberikan langkah-langkah perbaikan terhadap pelayanan publik demi terselengggaranya pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
Hadir pada acara ini Gubernur Sulsel Prof. Nurdin Abdullah, Penjabat Walikota Makassar Iqbal Suhaeb, Kepala Pusat Pengendalian Mutu BKIPM Widodo Sumiyanto, dan Kepala Pelabuhan Perikanan Untia Andi Mannojengi dan Dewan Pakar Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia Syaifuddin Yusuf.
Liputan : Freya Editor : AMK
