INPUTRAKYAT_LUTIM — Sejumlah persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat Kecamatan Angkona disampaikan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan DPRD Luwu Timur.
Aspirasi tersebut disampaikan warga dalam pertemuan yang digelar di halaman Rumah Jabatan Camat Angkona, Jumat (11/9/2026).
Pertemuan itu dihadiri Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, bersama Anggota Komisi III DPRD Luwu Timur, Muhammad Iwan.
Dalam forum tersebut, warga memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kebutuhan yang dinilai mendesak, mulai dari persoalan layanan kesehatan, fasilitas pendidikan hingga sektor perkebunan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kondisi Puskesmas Angkona.
Warga mengeluhkan kawasan puskesmas yang kerap tergenang ketika hujan turun. Kondisi tersebut bahkan disebut turut berdampak pada rumah dinas dokter.
Warga meminta pemerintah tidak hanya memperbaiki bangunan puskesmas, tetapi juga membenahi sistem drainase dan lingkungan di sekitarnya agar aktivitas pelayanan kesehatan tetap berjalan ketika hujan.
Persoalan pendidikan juga ikut disampaikan. Warga berharap kebutuhan infrastruktur sekolah di wilayah Angkona mendapat perhatian pemerintah dan masuk dalam perencanaan pembangunan.
Tak hanya fasilitas publik, persoalan ekonomi masyarakat turut mencuat dalam pertemuan tersebut.
Petani kelapa sawit meminta adanya kepastian terkait mekanisme penyerapan dan pemasaran hasil perkebunan. Mereka berharap pemerintah dapat membantu menciptakan sistem yang membuat hasil sawit masyarakat lebih mudah terserap dan memiliki kepastian pasar.
Anggota Komisi III DPRD Luwu Timur, Muhammad Iwan, mengatakan seluruh masukan masyarakat tersebut menjadi bahan penting bagi DPRD.
Ia memastikan aspirasi yang masuk akan didata, kemudian dikoordinasikan dengan OPD terkait untuk melihat langkah penyelesaian yang memungkinkan dilakukan pemerintah daerah.
“Aspirasi masyarakat akan kami catat dan kawal untuk dibahas lebih lanjut bersama OPD terkait dan dalam pembahasan di DPRD,” kata Muhammad Iwan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan masyarakat membutuhkan komunikasi dan sinergi antara DPRD dengan pemerintah daerah.
Tidak semua aspirasi dapat langsung direalisasikan dalam waktu singkat. Karena itu, setiap usulan perlu disesuaikan dengan skala prioritas serta kemampuan keuangan daerah.
Selain masyarakat umum, forum tersebut juga diwarnai penyampaian aspirasi dari sejumlah organisasi, di antaranya PGRI, Prajaniti dan WHDI.
Muhammad Iwan menegaskan DPRD tidak hanya memiliki fungsi legislasi dan penganggaran, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah.
Karena itu, aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bagian dari perhatian DPRD dalam melihat sejauh mana program pemerintah menjawab kebutuhan warga.
“Yang paling penting adalah memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai catatan dalam pertemuan, tetapi ada tindak lanjut sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah,” ujarnya.
Warga Angkona pun berharap forum tersebut menghasilkan langkah konkret. Terutama menyangkut persoalan genangan di Puskesmas Angkona, kebutuhan fasilitas pendidikan, serta kepastian penyerapan hasil perkebunan masyarakat.
Aspirasi tersebut selanjutnya menjadi bahan koordinasi antara DPRD dan Pemkab Luwu Timur untuk menentukan tindak lanjut sesuai kewenangan dan prioritas pembangunan daerah.
