INPUTRAKYAT_MORUT — Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, meminta pengurus baru Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB se-Kabupaten Morowali Utara memperkuat struktur organisasi hingga tingkat desa. Ia mengingatkan, pengukuhan pengurus dan musyawarah kerja cabang tak boleh berhenti pada agenda seremonial.
Safri menyampaikan hal itu dalam kegiatan Orientasi Politik, Pengukuhan Pengurus, dan Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) DPC PKB se-Kabupaten Morowali Utara periode 2026–2031.
Menurut Safri, keberhasilan konsolidasi partai tidak cukup diukur dari terbentuknya kepengurusan di tingkat kabupaten. Organisasi harus bekerja secara berjenjang, mulai dari DPC, Pengurus Anak Cabang (PAC) di tingkat kecamatan, hingga pengurus ranting di desa dan kelurahan.
“Struktur organisasi harus benar-benar bekerja. Jangan sampai pengurus hanya tercantum dalam surat keputusan, tetapi tidak hadir dalam kehidupan masyarakat,” demikian substansi pesan Safri dalam kegiatan tersebut.
Ia menekankan, setiap tingkatan kepengurusan harus memiliki fungsi yang jelas. DPC bertanggung jawab menggerakkan organisasi di tingkat kabupaten, PAC menjalankan konsolidasi di kecamatan, sedangkan pengurus ranting menjadi penghubung langsung antara partai dan masyarakat.
Bagi Safri, struktur hingga tingkat bawah bukan sekadar kelengkapan administrasi. Keberadaannya harus membuka ruang bagi warga untuk menyampaikan persoalan, kebutuhan, dan aspirasi mereka.
Karena itu, ia meminta Muskercab menghasilkan program kerja yang konkret, pembagian tanggung jawab yang terukur, serta target yang realistis. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk memastikan program yang telah disepakati benar-benar dijalankan.
Tanpa mekanisme tersebut, menurut dia, hasil musyawarah berisiko hanya menjadi dokumen organisasi yang tidak berdampak pada kerja kader.
Safri juga mendorong pengurus meninggalkan pola kerja yang kaku dan tidak produktif. Ia meminta kader lebih tanggap terhadap perubahan dan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
Selain konsolidasi organisasi, Safri menyoroti penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi publik. Pengurus, kata dia, perlu memanfaatkan platform digital untuk menyampaikan kegiatan sosial, hasil penyerapan aspirasi, dan pelaksanaan program partai.
Namun, ia mengingatkan agar publikasi tidak berubah menjadi ajang membangun citra semata. Informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memuat kabar yang belum terverifikasi, provokasi, maupun ujaran kebencian.
Bagi Safri, keterbukaan informasi merupakan bagian dari pertanggungjawaban organisasi kepada masyarakat. Publik perlu mengetahui apa yang dikerjakan kader, bukan hanya melihat aktivitas partai ketika agenda politik berlangsung.
Ia juga mengingatkan bahwa jabatan dalam kepengurusan merupakan amanah yang harus dibuktikan melalui kinerja. Ukuran keberhasilan partai, menurut dia, tidak semata-mata terletak pada perolehan kursi dalam pemilihan umum, tetapi juga pada manfaat yang dirasakan masyarakat.
Safri berharap kepengurusan PKB Morowali Utara periode 2026–2031 mampu membangun organisasi yang solid, disiplin, dan terbuka terhadap perubahan.
Konsolidasi, ia menegaskan, harus berujung pada kerja nyata. Tanpa aktivitas yang berkelanjutan hingga tingkat desa, penguatan struktur partai hanya akan berhenti sebagai agenda organisasi.
