INPUTRAKYAT_LUTIM,- Kejaksaan Negeri Luwu Timur menerima secara terbuka dan kooperatif pengurus Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Kabupaten Luwu Timur dalam kegiatan audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Senin (9/11/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Berthy Oktavianes Zakarias Huliselan, didampingi Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan, Deri Fuad Rachman.
Kegiatan ini merupakan wujud keterbukaan pihak Kejaksaan Negeri Luwu Timur dalam menerima aspirasi masyarakat serta membangun komunikasi yang konstruktif dengan unsur kelembagaan masyarakat desa.
Dalam pertemuan tersebut, Kajari Luwu Timur menyampaikan bahwa ABPEDNAS perlu memiliki program kerja yang jelas dan konkret di lapangan sebagai landasan pengakuan atas eksistensi kelembagaannya, sekaligus meminta penjelasan mengenai gambaran teknis operasional program kerja yang direncanakan.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan pengurus ABPEDNAS menyampaikan rincian program kerja dimaksud belum dapat dipaparkan secara final dan akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pihak Kejaksaan pun menyarankan agar konsolidasi internal jajaran anggota serta pematangan konsep teknis program kerja tersebut dilakukan terlebih dahulu.
Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur juga menegaskan bahwa setiap kegiatan yang melibatkan pengelolaan sumber daya publik atau bersentuhan dengan keuangan negara dan daerah wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hal ini penting guna menjamin terselenggaranya prinsip transparansi dan akuntabilitas serta mencegah terjadinya benturan kepentingan,” tegasnya.
Lanjut Berthy Oktavianes Zakarias Huliselan, ABPEDNAS sebagai wadah yang menghimpun anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas anggotanya, terutama terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbarui, BPD berfungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, termasuk dalam pembahasan dan penetapan APBDes, serta memiliki fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa. Oleh karena itu, program kerja ABPEDNAS diarahkan untuk memperkuat kemampuan anggota BPD dalam membahas, menyepakati, dan mengawasi pelaksanaan APBDes secara transparan dan akuntabel, sejalan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi sejak dini.
Pihak Kejaksaan Negeri Luwu Timur menegaskan keterlibatannya difokuskan pada penegakan hukum, pengamanan pembangunan strategis, pencegahan tindak pidana korupsi, penyuluhan hukum, serta pendampingan hukum. Kejaksaan berperan pada tataran pengawasan hukum dan pencegahan, bukan pada pengoperasian teknis di lapangan, agar objektivitas institusi tetap terjaga dan masyarakat desa memperoleh rasa aman serta kepastian hukum.
Di akhir pertemuan, Kejaksaan Negeri Luwu Timur menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus ABPEDNAS atas kehadiran dan keterbukaannya dalam dialog tersebut. Pihak Kejaksaan juga menegaskan komitmennya untuk terus membuka jalur komunikasi dengan masyarakat dan memberikan pendampingan hukum agar setiap kegiatan di daerah berjalan secara aman, transparan, dan akuntabel.(Rama).
