INPUTRAKYAT_LUTIM,–Puluhan tenaga cleaning service RSUD I Lagaligo, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, menggelar aksi protes lantaran upah yang diterima tak sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK) Lutim.
Hal itu dibuktikan ketika Komisi I DPRD Luwu Timur yakni Sarkawi A. Hamid, Rully Heryawan dan Syahruddin, saat menerima aspirasi para cleaning service di Aula RSUD I Lagaligo Wotu, Selasa (20/03/18).
Selain itu, juga diikuti pihak RSUD I Lagaligo beserta puluhan cleaning service.
Saat dikonfirmasi, Rully Heryawan selaku anggota DPRD Komisi I mengatakan, para cleaning service ini menuntut upah mereka harus sesuai UMK, ungkapnya kepada InputRakyat.co.id.
Menurut mereka kata Rully, tahun kemarin masih menerima upah sebesar Rp. 2,4 juta sesuai UMK dengan proses pihak ketiga. Namun tahun ini upah mereka (cleaning service-red) berkurang menjadi Rp. 1,5 juta perbulan.
Ia menjelaskan, anggaran yang disiapkan pemerintah tahun ini sebesar Rp. 1,6 milyar, dengan proses yang sama yakni, proses lelang.
Dalam proses lelang tersebut, pihak ketiga dimenangkan dengan penawaran Rp. 1,4 milyar, dengan masa kontrak selama 10 bulan atau hingga 31 Desember.
Sementara tahun kemarin pemerintah menggelontorkan dana hanya sebesar Rp. 1,5 milyar, namun upah jasa cleaning service mengacu pada UMK dengan masa kontrak 9 bulan, bebernya.
“Pengusulan anggaran upah tersebut, kami tidak lakukan pengurangan, yang kami lakukan hanya item-item lainnya,” tandas Rully.
Tak sampai disitu, besok kami masih membicarakan untuk mencari solusinya dengan menghadirkan pihak RS dan pihak ketiga atau pemenang tender, kata Rully.
“Pada intinya bagaimana memanusiakan manusia secara manusiawi dengan melihat kerja keras mereka selama 8 jam setiap harinya,” ucapnya.
Sementara itu, Putu Gede Sudarsana selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD I Lagaligo Wotu menjelaskan, bahwa anggaran yang dikelolah pihak ketiga yakni CV. Cahaya Farel hanya sebesar Rp. 1,4 milyar, sebagaimana hasil penawaran yang dimenangkan.
Awalnya, kami usulkan anggaran sebesar Rp. 1,9 milyar. Pada pembahasan, APBD Kabupaten Luwu Timur agak rendah, maka terjadi pengurangan anggaran secara umum. Jadi usulan kami diterima hanya Rp. 1,640 juta, ujar Putu.
Karena anggaran hanya segitu, sementara pihak rekanan yang menang dengan penawaran Rp. 1,4 milyar, maka tentu pihak rekanan tidak dapat mengacu pada UMK, ketusnya.
Besaran anggaran itu kata Putu, tentu tidak rasional dengan luasnya bangunan RS saat ini, karena dipastikan terjadi pengurangan tenaga kerja sebanyak 7 orang, sementara kebersihan RS harus berjalan per 1 Januari.
“Namun ketika kita mengacu pada UMK, anggaran itu hanya mampu membiayai 22 orang, sementara tenaga cleaning service kita saat ini sebanyak 41 orang, jika dibandingkan pada tahun kemarin tenaga ini hanya 38 orang, tentu besaran anggaran kemarin mampu menopang upah mereka,” paparnya.
Sebelum kontrak 1 Maret kemarin, upah cleaning service pada bulan Januari-Februarai kami bayarkan melalui anggaran pendapatan RS disebut dana BLUD.
“Serasa sulit tahun ini kami berikan solusi, karena pagu anggaran sudah segitu. Itu bisa dilakukan tahun depan dengan diawali perencanaan tahun ini,” tutupnya.
Liputan: Amir | Editor: Amk.
