INPUTRAKYAT_PALOPO,–Komisi 1 DPRD Kota Palopo bersama Pemerintah Kota Palopo melakukan rapat internal terkait dengan Program Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palopo T.A. 2019, di Ruang Musyawarah DPRD Kota palopo, Kamis 21 Februari 2019
Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kota Palopo Burhan Nurdin menyampaikan berkaitan dengan hal penyampaian dari anggota dewan Komisi 1 akan adanya keluhan dari masyarakat, maka Kami dari pemerintah khususnya Dinas Sosial. Dimana kami akan mensinkronkan data,dimana teman yang Tidak bertanggung jawab akan diberikan sanksi sesuaian arahan Walikota Palopo. Data yang digunakan data DPT 2015, pemerintah menjadi fasilitator. Kartu PKH dicetak dari kementrian, tugas pemerintah untuk penggecekan data yang sesuai, penerimaan PKH sebanyak 6019.
Kota Palopo Tdk ada penambahan data kemiskinan, data yang rampung itu ada sebanyak 6019 yang sudah menerima PKH, D
dimana data tersebut dikonsultasikan dengan Lurah setempat bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Palopo.
Kadis Sosial M. Tahir menambahkan bahwa penerima PKH sudah 2 bulan tidak menerima, Kami minta data yang jelas supaya kami bisa turun langsung memberikan penjelasan. dengan data yang tidak singkron dengan ini kami mohon para Camat dan Lurah untuk mensingkronkan data dengan Dinas Sosial 6 bulan sekali,di lakukan penggecekan data, dimana data biasa berubah.
Sementara, Komisi 1 DPRD Kota Palopo. Abdul Jawad Nurdin mengatakan, RT, RW dengan Lurah serta Dinas Sosial datanya belum singkron.” aspirasi dari masyarakat menyampaikan itu, adapun yang banyak tidak layak menerima sementara yang terima sekarang dinyatakan orang yang mampu , dan Dana PKH sudah tidak bisa di cairkan slama 3 bulan,Inilah yang kedepannya akan di perbaiki penyalurannya lebih tepat sasaran, dengan mensingkronkan data penerima, hingga tak ada lagi data yang tidak singkron” jelasnya.
Tampak hadir anggota komisi 1 DPRD Kota palopo Bakri Tahir, Camat dan Lurah se-Kota Palopo
Liputan: Hms/Rk | Editor: Amk.
