INPUTRAKYAT_MAKASSAR,–Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyampaikan pada sambutannya di Auditorium Kampus UIN Alauddin Makassar dalam rangka penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa kepada dirinya, bahwa konflik, kekerasan dan perang banyak terkait dengan masalah ekonomi.
“Berbagai kajian ilmiah-akademis menyimpulkan, konflik, kekerasan dan perang banyak terkait dengan masalah ekonomi,” ungkap orang nomor dua di RI ini, Kamis (25/01/18).
Menurutnya, penelitian-penelitian yang dilakukan banyak ahli menegaskan, kepincangan dan ketidakadilan ekonomi di antara kelompok.
Warga merupakan salah satu faktor utama konflik dan kekerasan” ujar Jusuf kalla.
Kata JK, Pengangguran dan kemiskinan yang dialami sebagian warga membuat mereka jauh dari sejahtera, sebaliknya hidup dalam kesengsaraan dan kenestapaan.
“Orang-orang atau kelompok masyarakat yang mengalami Kepincangan dan ketidakadilan ekonomi termasuk salah satu kelompok paling rawan bagi tumbuhnya radikalisme yang mengakibatkan konflik dan kekerasan,” terangnya.
Lanjutnya, perdamaian, kedamaian dan harmoni menghadapi tantangan serius jika masih banyak warga atau kelompok masyarakat yang menganggur dan miskin sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
“Oleh karena itulah pengembangan pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berimbang sangat esensial untuk penciptaan perdamaian, kedamaian dan harmoni. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan untuk memperbaiki kehidupan mereka yang miskin atau menganggur” tutur JK.
Pengembangan ekonomi yang berkeadilan dan berkesimbangan mestilah mencakup berbagai tingkatan, antara satu daerah dengan daerah lain, antara kota dan desa antara bagian tertentu kota dengan bagian lain kota, antara bagian pedesaan dengan bagian lain desa.
Keadilan dan keseimbangan ekonomi itu mesti pula mencakup antara satu golongan masyarakat dengan golongan masyarakat lain, satu kelompok etnis dengan kelompok etnis lain; antara kelompok pendatang (migran)dengan penduduk lokal (asli).
Ketidakseimbangan dan ketidakadilan di antara berbagai tingkatan atau bagian masyarakat itu, sekali lagi, dapat
menyimpan potensi konflik yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi kekerasan—menghancurkan perdamaian, kedamaian dan harmoni.
“Pengembangan ekonomi yang seimbang, merata dan berkeadilan harus diupayakan secara terus menerus, baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat sendiri. Melalui kerjasama yang komprehensif dan programatis di antara ketiga pihak ini, keadilan dan keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan di antara warga dapat berhasil lebih baik” tutupnya.
Liputan: Noya | Editor: Zhakral.
